Fahri Hamzah: Ini seperti Lingkaran Setan, Harus Dihentikan
![Fahri Hamzah: Ini seperti Lingkaran Setan, Harus Dihentikan](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2019/10/08/fahri-hamzah-foto-ricardojpnncom-71.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019 Fahri Hamzah menilai rakyat mengalami krisis kepercayaan yang sangat besar terhadap parlemen dan partai politik.
Hal itu, kata Fahri, imbas pengesahan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang dinilai kontroversial.
"Ini adalah krisis besar partai politik, krisis besar dalam lembaga perwakilan. Kita tidak mengetahui mazhab atau falsafah di belakang Omnibus Law ini, tiba-tiba menjadi rencana dalam program legislasi nasional, dan tiba-tiba kita tahu sudah disahkan jadi undang-undang," kata Fahri Hamzah dalam keterangan tertulis, Minggu (11/10).
FahriHamzah mengaku tidak mau terjebak dalam menyikapi pihak yang pro atau konta terhadap UU Cipta Kerja.
Sebab, kata dia, partai di DPR penolak atau pendukung UU tersebut, dikendalikan ketua umum partai politik (parpol) yang mengambil untung dari peristiwa ini.
"Baik yang mengklaim dirinya bersama rakyat maupun tidak bersama rakyat, itu semua orang-orangnya dikendalikan oleh partai politik, tidak dikendalikan oleh aspirasi rakyat. Partai politik yang sedang mengambil untung dari peristiwa ini," kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia ini.
Fahri Hamzah pun menyebut, ketika terdapat anggota DPR yang mendukung atau menolak UU Cipta Kerja, semua dikendalikan pimpinan partainya.
Suara mendukung atau menolak itu, kata Fahri, bukan barasal dari rakyat,
Fahri Hamzah menyampaikan pendapat soal polemik UU Cipta Kerja dan terang-terangan menyebut pihak yang mendapatkan keuntungan.
- Lola Nelria Desak Polri Pidanakan Ipda YF yang Menyuruh Pacarnya Pramugari Aborsi
- Pertumbuhan Tinggi dan Berkualitas, Mungkinkah?
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU
- Pengecer Elpiji 3 Kg Kembali Berjualan, Anggota DPR Arisal Aziz: Presiden Prabowo Mendengarkan Jeritan Rakyat
- Kritik Keras Revisi Peraturan DPR soal Tatib, SETARA: Itu Bentuk Intervensi Keliru!
- Pedagang Tukar Karung Beras SPHP, Rajiv DPR Pertanyakan Fungsi Pengawasan Bulog