Fahri Hamzah: Islam Perlu Usulkan Desain Peradaban
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyampaikan bahwa Islam perlu mengusulkan desain dan roadmap peradaban agar berkontribusi lebih konkret dalam pembangunan bangsa.
Hal ini disampaikan Fahri Hamzah di depan Rapat Pleno ke-21 Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertema Lanskap Islam di Daerah: Masalah dan Solusi di pada hari Rabu (25/10).
Rapat pleno dilaksanakan sebagai rekomendasi kongres umat Islam Indonesia ke-6 di Yogyakarta, yakni agar MUI memberi perhatian lanskap Islami atau budaya Islam di daerah yang ditengarai terlindas proses modernisasi sehingga mengalami pergeseran.
Fahri menyampaikan tiga permasalahan lanskap Islam di Indonesia yakni hilangnya narasi kolektif bahwa Indonesia dibangun dari kesultanan Islam, infrastruktur ekonomi, dan infrastruktur kepemimpinan.
“Narasi kolektif bahwa Indonesia adalah negara yang terdiri dari kesultanan Islam dan dipimpin oleh para sultan itu tidak boleh hilang, bahkan harus dirajut kembali,” kata Fahri Hamzah.
Soal kepemimpinan, Fahri mengatakan penting karena desain peradaban Islam harus ada di tangan seorang pemimpin yang paham negara sekaligus fasih beragama.
Di kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof. Din Syamsuddin yang baru saja ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban menyatakan bahwa lanskap Islam harus direkonstruksi.
Din menyatakan buah pikir Fahri Hamzah yang sengaja dihadirkan sebagai ‘Seed Speaker’ dalam forum, perlu didukung. “Melihat kembali ‘legacy’ kesultanan Islam lalu menatap ke depan membangun desain Islam yang integral adalah pendekatan yang kita butuhkan,” kata Din.
Islam perlu mengusulkan desain dan roadmap peradaban agar berkontribusi lebih konkret dalam pembangunan bangsa.
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?