Fahri Hamzah Kaget, Perusahaan Asing Bisa Merekam Pimpinan Lembaga Negara

jpnn.com - JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah belum mau menanggapi rekaman percakapan Ketua DPR Setya Novanto dengan pengusaha berinisial MRC dan petinggi PT Freeport Indonesia (PTFI) yang diduga mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana laporan Menteri ESDM Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Namun, Fahri mengaku heran bagaimana bisa seorang pimpinan perusahaan asing merekam pembicaraan pimpinan lembaga negara di Indonesia, kemudian dibocorkan ke publik menjadi sebuah opini. Data itu juga digunakan oleh seorang menteri untuk melaporkan pimpinan DPR ke MKD.

“Saya belum dengar rekamannnya. Saya agak kaget. Kok bisa ada perusahaan asing merekam seorang pimpinan lembaga negara di Indonesia. Ini yang merekam siapa sebetulnya,” kata Fahri Hamzah di gedung DPR Jakarta, Selasa (17/11).

Sebaliknya, politikus PKS itu curiga jangan-jangan hal ini permainan Menteri ESDM Sudirman Said yang merekam sendiri pembicaraan tersebut dan menyebarluaskan ke publik. Sebab, Fahri masih belum percaya bila tindakan itu dilakukan pimpinan perusahaan asing.

“Saya tidak tahu apakah Sudirman Said merekamnnya langsung. Lalu setelah dia merekam, diumumkan kepada publik. Dia bocorkan, saya gak percaya itu perusahaan asing melakukan hal itu. Nggak masuk akal itu. Saya gak bicara substansinya ya karena saya belum mendengar rekamannya," ujarnya.

Kalaupun saat ini ada transkrip yang beredar disebut-sebut sebagai isi pembicaraan itu, Fahri menyatakan hal itu tidak bisa dijadikan dasar. Karenanya, ia sendiri perlu mendengar langsung rekaman yang dijanjikan Sudirman Said akan segera diserahkan ke MKD.

“Gak bisa dong transkripan dijadikan dasar. Saya perlu mendengar rekamannya dan saya terus terang luar biasa kok bisa ada operasi seperti ini ya. Konsen saya seperti itu. Ini perusahaan asing apa maksudnya. Sehingga percakapan di ruang tertutup menjadi sasaran mereka. Karena saya taunya percakapan itu bukan terjadi di gedung formil. Bukan di kantor freeport, bukan di kantor DPR,” kata Fahri heran.(fat/jpnn)