Fahri Hamzah: Kalau Saya Jadi Presiden, Saya Luka

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah kembali menyoroti penanganan korupsi dan permasalahan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia meminta, Presiden Joko Widodo di sisa masa jabatannya yang tinggal dua tahun lagi untuk mengambil alih pemberantasan korupsi.

"Masa begitu banyak peristiwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi presiden tidak sadar bahwa itu merusak citra presiden," ungkap Fahri di gedung DPR, Jakarta, Jumat (8/9).

Padahal, ujar dia, presiden selama ini banyak mengundang investor. Namun, penegakan hukum tidak mendukung iklim investasi yang kondusif.

"Besok ada hakim ditangkap, dirjen ditangkap, jaksa ditangkap, setiap hari. Minggu ini saja ada empat ditangkap termasuk hakim di Bengkulu itu (Dewi Suryani)," ungkap Fahri.

Bahkan, ujar Fahri, di Bengkulu itu uangnya belum ada dan baru dijanjikan saja Rp 125 juta tapi orangnya sudah ditangkap. Nah, kata Fahri, kondisi-kondisi penegakan hukum seperti ini tentu sangat merugikan presiden.

"Loh Anda kira presiden tidak rugi ada beginian ini? Kalau saya jadi presiden saya luka karena saya ini presiden yang dipilih rakyat, kok ada orang merusak hasil kerja saya," papar Fahri mencontohkan.

Dia mengatakan, kalau presidennya merasa benar tentunya harus marah dengan kondisi penegakan hukum seperti ini. "Kerja dia di mana-mana pencitraan tapi rusak nih (penegakan) hukumnya. Dan dia tidak ada kendali terhadap peristiwa (penegakan hukum) ini," ungkap Fahri.