Fahri Hamzah Keluhkan Konsep LHKPN di KPK

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak mempersoalkan temuan KPK yang menyebut tingkat kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Tahun 2018 di DPR minim.

LHKPN di DPR  hanya 21,42 persen dari total 536 wajib lapor. Fahri mengatakan, secara konsep, kekayaan pejabat politik dengan aparatur sipil negara (ASN) berbeda.

Kekayaan politikus dinamis. Karena kekayaannya itu beragam. Sedangkan kekayaan ASN, itu tidak dinamis karena mereka dilarang untuk berdagang.

“Relatif kariernya dalam birokrasi itu lebih pasti dan permanen,” kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/1).  

Menurut Fahri, kekayaan politikus baik yang di eksekutif maupun legislatif tidak bisa diprediksi secara sederhana.

Sebab, mereka berasal dari latar belakang beragam. Ada yang pengusaha, trader, pemain saham, lawyer, dan lainnya. “Jadi, ini semuanya dinamis,” tegas politikus asal Nusa Tenggara Barat (NTB), itu.  

Fahri mengaku pernah mengusulkan agar konsep pelaporan kekayaan politikus itu tidak ditangani lembaga yang sama dengan aset atau penyelenggaraan pemeriksaan harta ASN secara umum.

Dalam sistem kongres Amerika Serikat, kata Fahri, kekayaan itu dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan sehingga cara dan mekanismenya lebih teliti mengingat jumlahnya tidak terlalu banyak.