Fahri Hamzah Khawatirkan e-KTP Bakal Seperti Hambalang

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku cemas dengan kelanjutan proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu khawatir bahwa e-KTP akan bernasib sama seperti proyek pusat pendidikan olahraha di Hambalang, Jawa Barat.
Proyek Hambalang memang mangkrak sejak pengadannya yang bermasalah diusut KPK. "Kalau kasus e-KTP ini sama kayak Hambalang, ini kerugian negara berlipat-lipat," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/3).
Fahri menambahkan, jika program e-KTP mandek maka bukan hanya negara yang menangguk kerugian dari sisi keuangan. Sebab, sambungnya, transformasi Indonesia menuju negara modern melalui digitalisasi data kependudukan pun gagal.
Menurut Fahri, digitalisasi tersebut dibutuhkan untuk menekan korupsi dan transaksi ilegal. "Yang saya cemas kasus e-KTP ini adalah digitalisasi kependudukan berhenti. Wah itu gila betul itu, bahaya betul bagi Indonesia," tegas Fahri.
Lebih lanjut Fahri justru merasa curiga ada pihak-pihak yang sengaja memunculkan kasus korupsi e-KTP agar transformasi Indonesia menjadi negara modern terhenti. Fahri meyakini banyak pihak yang tak mau Indonesia memasuki era digitalisasi itu.
"Dugaan saya jangan-jangan serangan ini. Dihajar ini kasus supaya transformasi kita jadi negara modern berhenti dan banyak yang mau kita gagal jadi negara modern," sebut legislator asal NTB itu.(dna/JPG)
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku cemas dengan kelanjutan proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Politikus Partai Keadilan Sejahtera
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pemerintah Pastikan Proses Pengisian DPRP Mekanisme Pengangkatan Berjalan Transparan
- Penyidik KPK Meluncur ke Kalimantan Barat, Sejumlah Tindakan Diambil
- Sentil Perlakuan KPK terhadap Agustiani Tio, Hasto: Ini Tidak Manusiawi!
- Maqdir Sebut KPK Bangun Narasi Keliru Soal Peran Hasto dalam Kasus Harun Masiku
- 7 Saksi dari JPU Tak Bisa Buktikan Kesalahan Hasto, Maqdir Bilang Begini
- Ini Penjelasan Wamendagri Ribka Soal Upaya Kemendagri Awasi Pengelolaan Keuangan Daerah