Fahri Hamzah Komentari Pemindahan IKN, Dia Bilang Begini

"Harus ada ide besar dan narasi yang baik dan tepat untuk mengajak bangsa ini bersepakat memindahkan ibu kota negaranya," kata mantan Wakil Ketua DPR RI ini.

Dalam sejarahnya, lanjut dia, bangsa Indonesia bisa dikatakan tidak pernah merancang dan membangun ibu kota negara, termasuk Jakarta.

Seperti Istana Negara saat ini, merupakan peninggalan kolonial Belanda.

Dalam kesempatan yang sama, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago mengatakan pemindahan IKN merupakan wujud dari upaya transformasi Indonesia.

Andrinof menyebutkan kota-kota besar di Pulau Jawa pada umumnya adalah kota yang kualitasnya tak bertambah.

Penyebabnya, karena kepadatan penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun.

Tekanan jumlah penduduk itu, kata Andrinof, yang kemudian melahirkan problem ekologi dan pangan di Pulau Jawa.

Tidak hanya itu, kata dia, ketimpangan antara Pulau Jawa dan luar Jawa pun 'beranak-pinak'.

Konsekuensinya, pertumbuhan kemiskinan di luar Jawa, khususnya Indonesia bagian tengah dan timur meningkat.

"Ketimpangan sumber daya manusia juga meninggi akibat ketimpangan sentra-sentra pendidikan unggul yang menumpuk di Jawa," ucap Andrinof.

Solusi dari semua itu, menurut Andrinof, transformasi dari pola pembangunan kolonial yang mengandalkan magnet tunggal di DKI Jakarta maupun Jawa, ke model pembangunan merata ke wilayah tengah Indonesia.

"Jadi, magnet tunggal itu harus dipecah dan pemindahan IKN ini adalah upaya untuk memecahkan magnet tunggal itu," kata Inisiator Visi Indonesia 2033 ini.

IKN di Kalimantan Timur ini, kata Andrinof, akan menjadi perwujudan dari keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi daerah-daerah di luar Jawa, seperti Indonesia bagian timur dan tengah, yang selama ini menjadi korban ketimpangan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto mengatakan dengan ditandatanganinya Undang-undang Ibu Kota Negara oleh Presiden Jokowi, bangsa ini akan menorehkan sejarah baru dalam peradabannya.

Sejarah baru itu adalah pindahnya ibu kota negara dari Jakarta di Pulau Jawa ke Kalimantan.

Tentu, ujar Hery, dalam mengkreasikan sejarah baru itu ada pro dan kontra yang mengiringinya.

"Pro dan kontra itu lumrah dalam negara demokrasi. Dengan catatan, mengungkapkan pendapat itu harus dilakukan secara elegan," kata Hery.(Antara/jpnn)