Fahri Hamzah: Pelantikan Jokowi-JK Bisa Terhambat
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah mengatakan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI harus segera punya pimpinan jika tidak ingin pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih tertunda.
Hal ini disampaikan Fahri menyikapi berbagai isu terkini mengenai mekanisme pemilihan pimpinan MPR, utamanya sistem paket yang dipersoalkan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), serta pemilihan yang berkemungkinan dilakukan secara voting, bukan musyawarah mufakat.
"Yang paling penting MPR harus punya pimpinan sebab jika (hingga) tanggal 20 (Oktober) (pimpinan) MPR belum terbentuk, bisa-bisa pelantikan presiden terhambat," kata Fahri di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/10).
Karena itu, politikus yang kini menjabat Wakil Ketua DPR RI itu menyatakan pemilihan pimpinan MPR harus disegerakan karena mereka akan menyiapkan sidang Paripurna MPR untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Fahri juga heran dengan pihak yang alergi dengan mekanisme voting dalam pemilihan pimpinan MPR. Padahal voting bukan hal yang perlu dibesar-besarkan.
Karena itu pihaknya khawatir jika KIH benar-benar meminta pemilihan pimpinan MPR ditunda. Hal itu bisa mengganggu agenda yang lebih penting, yakni pelantikan presiden dan wapres terpilih.
"Itu yang kita takutkan kalau schedule ini digeser mengganggu pelantikan presiden. Sementara negara tidak boleh ada dalam kekosongan kepemimpinan, 1 menit pun," tandasnya. (fat/jpnn)
JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah mengatakan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI harus segera
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pengukuhan Kepengurusan KWP 2024-2026, Ariawan: Saatnya Bersinergi dan Berkolaborasi
- KPK Dalami Keterlibatan David Glen di Kasus TPPU Abdul Gani Kasuba
- Jaksa Agung ST Burhanuddin Soal Jaksa yang Terlibat Judol Hanya Iseng-Iseng, Astaga!
- Pordasi Era Kepemimpinan Aryo Djojohadikusumo Siap Kirim Atlet ke Olimpiade LA 2028
- Menteri Hukum Lantik Widodo Jadi Dirjen AHU, Tekankan Supremasi Hukum yang Transparan
- Mendes Yandri dan Mensos Gus Ipul Teken MoU, Siap Berkolaborasi Entaskan Kemiskinan