Fahri Hamzah: Pemerintah Harus Serius Menjalankan UU PPMI
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Fahri Hamzah mendorong pemerintah untuk menjalankan secara serius Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), agar menjamin perbaikan hidup pekerja migran.
"Ini adalah produk baru DPR RI yang secara integral melindungi pekerja Indonesia di luar negeri. Makanya, kita dorong pemerintah untuk menjalankannya secara serius,” kata Fahri Hamzah kepada wartawan di Gedung DPR RI, Kamis (9/11).
Fahri pun membandingkan tenaga kerja Indonesia dengan yang asal Filipina. Menurut dia, jenis tenaga kerja yang dikirim Filipina itu bukan domestik, tetapi tenaga kerja profesional seperti manager hotel dan sebagainya.
"Filipina melihat ini sebagai peluang, sehingga betul-betul diaspora (penyebaran) para pekerja yang ahli, karena pendidikan dan sebagainya," jelasnya.
Jadi, politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap masa depan tenaga kerja Indonesia dengan adanya UU PPMI ini, juga harus melompat untuk melihat peluang bekerja di luar negara itu.
"Tentunya, sebagai tidak saja tekanan dari ketiadaan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Tapi suatu bisnis profesional dari negara untuk mengirimkan orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk bekerka di luar negeri, dan menghasilkan lebih banyak devisa, remitansi dan sebagainya itu di dalam negeri dikelola secara serius," katanya.
Lantas Fahri menyebutkan negara-negara yang mempunyai profesional sangat tinggi nilainya, jika diambil dari reminten tadi. Ia mengaku pernah dapat angka sumbangan misalnya, dua negara yang paling tinggi memberi sumbangan pada waktu tsunami di Aceh dulu adalah, pertama Amerika Serikat, kedua itu Qatar.
Kalau Amerika Serikat, Fahri bisa mengerti kalau orang Indonesia di negara itu memang banyak. Kalau Qatar, ketika ia bertanya kenapa Qatar? Jawabnya, karena orang Indonesia yang bekerja di sana itu di perusahaan-perusahaan minyak dan gas, dan mereka gaji nya rata-rata sangat tinggi.
Fahri Hamzah mendorong pemerintah untuk menjalankan secara serius Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), agar menjamin perbaikan hidup
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia