Fahri Hamzah: Pemerintah Pusat Mau Lempar Handuk? Ayo Jujur

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengumumkan surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang isinya meminta agar pemda-pemda membantu bencana di Nusa Tenggara Barat (NTB) di akun twitternya. Surat tersebut diteken sendiri oleh Mendagri Tjahjo Kumolo pada hari Senin, 20 Agustus 2018 kemarin.

“Ada yang kirim ke saya dua buah surat dari @Kemendagri_RI meminta agar pemda2 membantu #BencanaNTB,” tulis Pimpinan DPR Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu melalui akun twitter-nya, Selasa (21/8/2018).

Menurut politikus dari PKS itu, kalau benar, intinya kementerian dalam negeri menginstruksikan kepada pemda seluruh Indonesia untuk membantu keuangan Pemda NTB yang diambil dari sisa lebih (silpa) APBD setiap daerah.

“Padahal, secara teknis tidak akan mudah sebab itu memakai APBD-P. Sebab, tiap daerah memiliki silpa yang berbeda-beda, sehingga jumlah nominal bantuan tidak optimal,” katanya.

Dengan adanya surat instruksi Kemendagri tersebut, bagi Fahri, nampaknya pemerintah pusat mau lepas tangan untuk membantu penanganan pasca-gempa di Lombok. Karena, menurut dia, surat itu belum tentu mendapat sambutan dari pemda lain, mengingat kondisi keuangan pemda juga tidak merata, bahkan tidak mampu.

“Selama ini, pusat sudah terlalu membebani daerah dengan alokasi-alokasi anggaran operasional,” sebut Fahri yang juga politikus asal NTB itu.

Langkah mendagri ini, lanjut dia, mengisyaratkan bahwa keuangan pusat sudah cukup tertekan, sehingga lagi-lagi harus ‘meminta ke daerah’. Padahal anggaran daerah tidak leluasa karena alokasinya yang relatif kaku, baik DAU, DAK atau Dana Bagi Hasil.

“Inikah alasan sebenarnya? Kalau memang pemerintah pusat mau lempar handuk, lebih baik terbuka dan jujur. Biar kita sekalian galang sumberdaya masyarakat saja. Negara enggak usah ikut. Kalau memang enggak sanggup,” cetus Fahri Hamzah.