Fahri Hamzah: Presiden Harus Tahu!
"Tidak boleh itu, presiden harus tahu masalah apa pun yang terjadi," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Dia tidak menampik ada dua pendapat yang berkembang. Pertama ingin menyampaikan kepada Jokowi sebelum paripurna agar presiden mengantisipasi temuan yang ada.
Ada pula pendapat menyatakan sebaiknya temuan yang dilaporkan kepada presiden itu setelah paripurna. Supaya yang disampaikan relatif sudah final dan melalui mekanisme laporan paripurna.
Intinya, Fahri menambahkan, dua pendapat itu sama-sama sedang berkembang. Tinggal nanti pendapat mana yang akan dijadikan keputusan pimpinan DPR.
"Saya kira dua hal ini yang sedang didialogkan dan tentu nanti dalam rapim kami akan bawa juga, kalau perlu dibamuskan maka akan kami bamuskan," jelasnya.
Lantas di mana posisi Fahri?
"Saya itu kalau perlu genap, yang ganjil saya genapkan. Kalau perlu ganjil, yang genap saya ganjilkan," kata Fahri.
Yang pasti, dia menampik bahwa rapat konsultasi itu nanti dianggap intervensi pemerintah. "Tidak. Semua hal harus kami konsultasikan," tegasnya.
Presiden diminta mengetahui temuan Pansus Hak Angket
- Jokowi Teken Pengesahan UU Kementerian Negara, Ini Perubahannya
- Jokowi Resmikan 24 Ruas Jalan dan Jembatan di Aceh, Begini Harapannya
- Sejumlah Tokoh Merapat ke Kediaman Prabowo, Dari Fahri Hamzah Hingga Budiman
- Soal Wacana Aksi 20 Oktober, Pengamat: Masyarakat Sebaiknya Bisa Menghargai Karya Jokowi
- Orang Dekat Prabowo Beri Sinyal Fahri Hamzah jadi Menteri Perumahan
- Jokowi Bakal Meresmikan Istana Negara di IKN