Fahri Hamzah: Presiden Jokowi Harus Bertanggung Jawab

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah bencana alam besar telah menerpa Indonesia sepanjang 2018. Antara lagi gempa bumi Nusa Tenggara Barat (NTB) Agustus 2018, gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah (Sulteng) September 2018.

Terbaru, tsunami di Selat Sunda yang menerjang Banten dan Lampung Desember 2018 ini. Sistem maupun peralatan peringatan dini tsunami menjadi sorotan.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mengatakan, sebenarnya tema mitigasi bencana itu harus menguat sebelum terjadinya peristiwa itu sendiri.

Menurut Fahri, setelah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan yang disampaikan oleh pemerintah pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disahkan, maka Indonesia berkemungkinan mengembangkan teknologi antariksa untuk melakukan mitigasi bencana. Di antaranya dalam bentuk mengembangkan satelit yang memantau pergerakan kerak bumi, maupun aktivitas gunung berapi secara lebih masif dan komprehensif.

Fahri mengatakan, mungkin sekarang sudah ada peralatan yang dimiliki Indonesia, namun teknologinya tidak memungkinkan melakukan pemantauan menyeluruh karena letaknya yang terputus-putus.

"Dan dari hampir 200 pusat pemantauan, saya mendengar hanya 50 lebih yang masih aktif. Yang lain itu sudah tidak aktif lagi," kata Fahri menjawab JPNN, Selasa (25/12) malam.

Menurut Fahri, menempatkan teknologi pemantauan dan mitigasi bencana di Indonesia adalah sesuatu yang sangat mutlak dan darurat. "Itu pertama yang saya katakan sebagai pandangan terakhir tentang bagaimana cara mengatasi bencana," ujarnya.

Kedua, Fahri memandang aneh terkait institusi di Indonesia ketika terjadi bencana. Menurut dia, ketika bencana terjadi berturut-turut dan begitu besar akibat kelalaian melakukan mitigasi dan early warning system kepada rakyat hingga menimbulkan banyak korban nyawa manusia, tidak ada satu pun lembaga yang memiliki kapasitas bertanggung jawab atas keseluruhan masalah yang ditimbulkannya.