Fahri Hamzah: Putusan MK Membatasi Hak Parpol dan Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang mengatur presidential threshold (PT). Menurut Fahri, keputusan tersebut membatasi hak partai politik (parpol) dan rakyat.

“Itu terkait terbatasnya hak mencalonkan kandidat. Satu struktur satu kader satu kandidat. Sekarang orang (parpol, red) harus berkoalisi dari awal, nah masalahnya koalisi enggak terjadi dari awal,” ucap Fahri di Jakarta, Kamis (11/1).

Seharusnya, menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera ini, setelah adanya putusan MK ini partai-partai langsung bergerak memunculkan kandidat masing-masing sehingga rakyat dapat mengetahui siapa calon pemimpin mereka pada Pilpres mendatang.

"MK sudah memutuskan demikian, tapi partai harus cepat bila perlu mulai diumumkan, saya mencalonkan ini. Itu mesti diputuskan,” tegasnya.

Dengan begitu, lanjut politikus asal Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ini, para kandidat bisa memulai sosialisasi diri. Bahkan berdebat secara nasional di kampus-kampus, bertemu dengan tokoh masyarakat dan rakyat.

Fahri mengingatkan agar ke depan tidak terlalu banyak penyesalan setelah memilih. "Kan banyak kita lihat orang setelah memilih kecewa karena tidak tahu yang dia pilih,” ujarnya.

Selain itu, putusan MK ini juga membatasi hak masyarakat karena pilihannya terbatas. Untuk menutupi hal itulah parpol diminta segera menentukan pilihannya untuk disodorkan kepada publik. “Bukan memunculkan figur di menit-menit akhir,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid sebelumnya berharap Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan uji materi yang diajukan enam pemohon berbeda tersebut.