Fahri Hamzah: Ratusan Petugas Pemilu Meninggal Dunia, Baru Terjadi di Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Ratusan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), anggota Panwaslu, dan personel Polri, meninggal dunia usai menjalankan tugasnya di Pemilu 2019. Merespons itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan kejadian tersebut bukanlah hal yang wajar. “Peristiwa ini sangat memprihatinkan,” kata Fahri, Rabu (24/4).
Fahri mengatakan, tidak ada negara demokrasi di dunia ini pemilunya sampai menyebabkan ratusan korban meninggal dunia dan mengalami sakit, seperti di Indonesia. Belum lagi, kata Fahri, korban dari aspek sosial berupa disintegrasi.
Kemudian korban ekonomi karena harus mengeluarkan dana lebih dari Rp 26 triliun. Juga korban berupa situasi politik yang tidak stabil dalam kurun yang begitu lama.
"Jadi korban yang begitu besar ini harus segera diakhiri. Ini terjadi akibat adanya kesalahan sistemik dalam cara menata regulasi dan kelembagaan pemilu, serta juga petugas pemilu kita," katanya.
BACA JUGA: Misteri Lokasi Tabulasi Tim Prabowo, Ini Penjelasan Fadli Zon
Fahri menilai kejadian yang tidak normal tersebut terjadi akibat sistem yang sejak awal diterapkan dalam Undang-Undang Pemilu salah desain.
"Nah, karena itu sebetulnya yang diperlukan adalah kearifan dari kita semua untuk mengakhiri problem yang terulang dalam setiap UU Pemilu kita,” katanya.
Menurut Fahri, UU Pemilu dan UU Partai Politik selalu dibahas di ujung mendekati pemilu, tanpa investigasi menyeluruh tentang bagaimana sebuah desain sistem yang tidak ada lubangnya. Sehingga orang mau melakukan satu kesalahan dalam sistem itu tidak bisa karena sudah ditutup.
Fahri Hamzah menyesalkan adanya fakta ratusan petugas KPPS pemilu 2019 meninggal dunia.
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia
- Problematika Penanganan Perkara Judi Online
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Menindak Semua Pelaku Judi Online