Fahri Hamzah Sebut Biaya Politik di Indonesia Sangat Mahal, Sebegini
Sebagai contoh, dia mengungkapkan ongkos yang diperlukan dalam pemilihan gubernur (pilgub) mencapai puluhan hingga ratusan miliar dan tergantung besar kecil provinsi.
Menurut Fahri, uang besar dalam pemilihan presiden atau gubernur biasanya bukan berasal dari uang pribadi, melainkan dikumpulkan dari donatur.
Ujungnya, kata dia, donatur bakal memiliki kekuatan ketika pemerintahan berencana membuat kebijakan tertentu.
Fahri lantas mengingatkan semua pihak bisa menyoroti pendanaan dalam kontestasi politik di Indonesia agar tidak terjadi potensi korupsi.
"Harus dipikirkan secara serius bagaimana caranya membiayai yang mahal di dalam demokrasi ini, supaya biaya mahal itu justru tidak menjadi sumber korupsi," kata dia.
Fahri mengungkapkan ada tiga cara pembiayaan kontestasi politik, yakni 100 persen diurus negara, sepenuhnya diongkosi pasar atau fully by market, dan sistem hibrida.
Menurutnya, pembiayaan politik 100 persen oleh negara tengah dirancang Parlemen Malaysia, karena mereka khawatir sosok di daftar hitam menyusup sebagai donatur dalam pemilu.
Dia melanjutkan pembiayaan politik dari pasar terjadi di Amerika Serikat, tetapi ada regulasi yang sangat ketat diberlakukan agar dana pemilu tidak jatuh kepada pembiayaan pribadi.
Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menyoroti soal biaya politik di Indonesia yang sangat mahal dan berpotensi memunculkan perilaku koruptif.
- Herwyn Minta Jajaran Bawaslu Daerah Terus Bangun Komunikasi
- Bawaslu dan CNE Timor Leste Teken Perjanjian Kerja Sama, Ini Harapan Sekjen Ichsan Fuady
- BPK Diminta Audit Dana Hibah Pemilu dan Pilkada 2024
- Gandeng Klub Sepak Bola Jurnalis, KPU DKI Ajak Masyarakat Berkontribusi di Pilkada
- Jadi Dosen Tamu di UI, Ketua Bawaslu Ungkap Persoalan Penyelesaian Masalah Hukum Pemilu
- Anggota Bawaslu Puadi Beberkan Upaya Memitigasi Praktik Politik Uang di Pilkada 2024