Fahri Hamzah Sebut Pimpinan PKS Harus Diganti Biar Maju

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menginginkan para pimpinan di partainya bernaung diganti.

Wakil ketua DPR ini menganggap pimpinan yang sekarang tidak bisa membawa partai tersebut lebih maju.

Wacana ini dilontarkan Fahri ketika ditanya masyarakat di Nusa Tenggara Barat (NTB) dua hari lalu.

Fahri yang pulang ke NTB dua hari lalu mengaku masyarakat banyak menyampaikan pertanyaan.

“Yang paling seru dan banyak ditanyakan adalah Pak Fahri sehabis ini (setelah di DPR) mau ke mana,” kata Fahri kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6).

Fahri menjawab ingin menjadi marbot, dalam pengertian sempit dan luas. Fahri ingin menjaga Indonesia sebagai rumah bersama. Tidak hanya sampai di situ. Konstituen kembali bertanya.

“Terus kami ini kan sebagian memilih Pak Fahri karena PKS. Terus, kami mesti ke mana habis ini?” papar Fahri.

Nah, dia menjawab, pertama-tama Indonesia ini harus ada partai Islam-nya. Karena, apa pun representasi Islam di Indonesia penting sebagai jembatan bagi masyarakat Islam dengan politik. Fahri menyampaikan ke masyarakat bahwa PKS partai Islam yang bagus dan punya masa depan.

“Tapi, sayang pimpinannya yang sekarang tidak punya kapasitas untuk membawa partai ini lebih maju. Karena itu saya bilang partai ini akan bagus kalau pimpinannya diganti dulu,” kata Fahri.

Dia mengatakan, sebenarnya kalau mau Majelis Syuro PKS bisa dengan mudah mengganti pimpinan.

“Yang saya suarakan sebenarnya keinginan kader. Mudah-mudahan ketua Majelis Syuro memahami,” paparnya.

Menurut Fahri, hal ini sebenarnya bisa dilakukan terlebih lagi banyak kader-kader di bawah yang mengalami kegelisahan luar biasa terkait perkembangan partai.

Menurut dia, kader menganggap PKS seperti tidak hadir di momen-momen penting, penuh kebimbangan, disorientasi. “Dan menunjukkan gejala bahwa PKS tidak mau atau tidak mengerti berintegrasi dengan negara,” kata Fahri.

Salah satu contonya, kata Fahri, adalah sikap PKS yang walk out saat dia memimpin rapat paripurna DPR. Padahal, kata Fahri, seharusnya WO seperti itu tidak boleh dilakukan, WO, boleh dilakukan jika mengambil sikap politik karena tidak setuju terhadap keputusan eksekutif.

“Itu masuk akal. Ini WO karena menganggap saya tidak legitimate,” katanya.