Fahri Hamzah Sukses Bikin Legislator Asal Maluku Geram

“Saya memahami mungkin beliau dalam beberapa waktu belakangan ini sibuk dengan urusan hukum, dan lain-lain sehingga tidak menaruh perhatian serius terhadap persoalan RUU Daerah Kepulauan yang merupakan persoalan di dapil beliau juga dari NTB,” lanjutnya.

Lebih lanjut Barends mengatakan, RUU Daerah Kepulauan selalu jadi isu krusial yang dibahas oleh anggota DPR dan DPD asal delapan provinsi kepulauan. Berbagai upaya, telah dilakukan guna mencari titik temu terkait permasalahan daerah-daerah kepulauan.

Dia justru mempertanyakan peran Fahri dalam pembahasan undang-undang tersebut. “Seingat saya beliau tidak pernah hadir (pembahasan),” tegasnya.

“Selain itu, evaluasi kinerja anggota DPR hanya bisa dilakukan oleh Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik masing-masing. Jadi, sebaiknya ke depan statement seperti begini tidak terjadi lagi di kemudian hari,” lanjut Barends.

Terkait dengan perjuangan Lumbung Ikan Nasional (LIN), Barends mengatakan pihaknya telah berupaya keras memastikan LIN bisa segera terealisasi di Maluku.

Lobi-lobi dan negosiasi telah dan akan terus dilakukan dengan melibatkan kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Gubernur dan pimpinan DPRD Provinsi Maluku, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

“Isu ini tidak banyak muncul ke publik karena memang belum bisa diekspose karena sementara dalam proses panjang. Kendala Kepres saat ini sementara tertahan di Kementerian KP karena beberapa provisi dan mantel keputusan yang menurut mereka masih perlu diformulasi dan ditinjau lagi,” jelasnya.

Selain RUU Daerah Kepulauan, kata Barends, wakil Maluku juga giat mendorong terbitnya peraturan pemerintah yang berkaitan dengan daerah kepulauan. Hal ini terkait pula dengan porsi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dianggap tidak sesuai dengan luas wilayah daratan dan jumlah penduduk wilayah kepulauan.