Fahri Hamzah Tantang Bikin Keributan Baru

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memberi sinyal ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) beserta kabinetnya, bahwa DPR akan meributkan masalah perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI) di Papua.

Salah satu jalan yang akan ditempuh DPR adalah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Angket Freeport. Ini ditegaskan Fahri ketika menerima perwakilan tokoh masyarakat hingga akademisi yang mendorong DPR segera mengembalikan tambang Freeport di Papua pada negara.

Fahri mengatakan, gerakan penggalangan tanda tangan sebagai usulan pembentukan Pansus Freeport sudah beredar. Ia menargetkan wacana ini bisa didukung 50 persen wakil rakyat. 

"Kami ingin ini gerakan di DPR, jangan partisan. Yang Saya pegang 25 (anggota mengusulkan) itu sudah cukup. Apa boleh buat, siapa yang ribut dulu. Kalau berani ribut beneran. Dan mohon maaf, Novanto sudah mundur. Ayo Kita ribut untuk rakyat," tegas Fahri saat menerima rombongan yang menamakan diri Petisi Tambang Freeport Untuk Rayat, di gedung DPR Jakarta, Jumat (18/12).

Diketahui skandal Papa Minta Saham kembali memunculkan polemik soal perpanjangan kontrak PTFI, yang sudah dirintis oleh Menteri ESDM Sudirman Said. Bahkan, Sudirman juga lah yang mengadukan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), hingga akhirnya lengser.

Politikus PKS itu juga mengapresiasi kedatangan rombongan Petisi Tambang Freeport, yang konsen terhadap penambangan kekayaan Indonesia di tanah Papua. "Ini penting. Karena kekayaan kita. Kami terima pandangan positif dan akan kami teruskan masa sidang (2016) akan bentuk pansus freeport," tambahnya.

Juru bicara Petisi Tambang Freeport, Marwan Batubara mengatakan, sesuai amanat konstitusi, tambang harus dikuasai ioleh negara, sehingga penambangan di Papua harus melalui BUMN maupun BUMD.

"Ini kami sampaikan, supaya DPR melakukan angket. Maka pengalihan itu dari freeport ke BUMN tahun 2021 bisa terwujud. Ujungnya, Freeport kembali ke ibu pertwi," pungkasnya.(fat/jpnn)