Fahri: Terus Terang, Keputusan Mendagri Itu Mengganggu

"Tapi, saya lebih lebih pro kepada perasaan publik. Bahwa lebih baik kita curiga bahwa ini nanti jadi tidak netral. Lebih baik begitu," katanya.

Menurut dia, janganlah beralasan tidak percaya dengan pejabat sipil terkait mengantisipasi kerawanan, lalu memilih TNI dan Polri.

Sebagai pejabat sipil pun harus mengerti manajemen dan tegas. Siapa pun yang sudah diletakan di pimpinan tertinggi, meski bukan TNI dan Polisi, tetap harus dihormati dan ditaati.

"Jadi tidak boleh dianggap hanya tentara dan polisi yang bisa ditaati. Ya kalau ditaati sekelompok orang, tidak ditaati sekelompok orang karena dilihat tidak netral, kan lebih ribet juga kita," paparnya.

Lebih lanjut dia mengatakan dulu Presiden Joko Widodo dicurigai karena menerapkan kebijakan tidak boleh rangkap jabatan di kementeriannya. Sekarang, berbalik malah boleh rangkap jabatan.

"Jadi ini muaranya itu konsolidasi Pak Jokowi. Orang curiganya itu loh," ungkapnya.

Menurut Fahri, sulit mencegah Jokowi melakukan konsolidasi. Tapi, kritik dia, caranya itu melanggar aturan maupun apa yang sudah menjadi komitmennya dari awal.

"Ini kan juga jadi problem Jadi saya kira ya mestinya si Pak Jokowi yang mengambil keputusan gitu," katanya. (boy/jpnn)