Fahri Lebih Sreg Jurus e-KTP Sandi Ketimbang Program Kartu Sakti Ala Jokowi
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah merespons gagasan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Sandiaga Uno tentang penggunaan e-KTP untuk berbagai layanan kepada masyarakat.
Mantan wakil sekretaris jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai gagasan Sandi bisa menjadi solusi atas kegagalan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyelesaikan konsep single identity number (SIN) berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Menurut Fahri, tawaran Sandiaga soal e-KTP jadi satu-satunya identitas untuk berbagai layanan lebih rasional dibanding bagi-bagi kartu sebagaimana yang dilakukan Jokowi selama ini. Wakil ketua DPR yang membidangi kesejahteraan rakyat itu menegaskan, mencetak kartu-kartu baru sebagaimana gagasan Jokowi hanya membuang anggaran.
"Kartu Prakerja kan konsep dan implementasinya sudah ada sejak zaman Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi, menurut saya, solusi Sandi itu langsung masuk jantung persoalan," kata Fahri kepada wartawan, Senin (18/3).
Baca juga:
Dahnil Jubir Prabowo Cuma Beri Nilai Nyaris Sempurna untuk Sandiaga
OK OCE di Jakarta Meredup, Sandi Tetap Menawarkannya Jadi Program Nasional
Merujuk gagasan Sandi, kata Fahri, maka e-KTP menjadi identitas bagi rakyat untuk mengakses berbagai layanan dari negara. Kartu itu juga berlaku secara nasional dan menjadi jaminan bagi semua rakyat termasuk hak pilih, kesehatan, subsidi, tenaga kerja, dan lain-lain.
Fahri Hamzah menilai gagasan Sandiaga soal e-KTP jadi basis identitas rakyat untuk semua layanan bisa menjadi solusi atas kegagalan pemerintahan Jokowi menyelesaikan konsep SIN.
- Tuduh Jokowi Tanpa Bukti, OCCRP Dinilai Menghina Kedaulatan NKRI
- Jokowi Masuk Daftar Pemimpin Terkorup Versi OCCRP, Ronny PDIP Harap KPK Bisa Proaktif
- Bahlil Membantah Omongan Hasto, Agak Sok Tahu
- Jokowi Bantah Pernah Minta 3 Periode, Guntur Romli: Jadi Bahan Tertawaan Publik
- Jokowi Bantah Pengin Jabatan 3 Periode, Deddy: Apa Rakyat Percaya
- Politik Ular