Fahri Minta Pemerintah Tambah Anggaran Mitigasi Bencana

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta pemerintah menambah alokasi anggaran untuk mitigasi (upaya mengurangi dampak kerusakan lingkungan) dan pelacakan potensi bencana alam. Ini disampaikannya berkaca dari longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah, yang sudah menewaskan puluhan korban jiwa.
Menurut Fahri, tanggal 7 Januari 2015 mendatang pemerintah akan mengajukan draft APBN Perubahan, karena itu dia akan membicarakan khusus soal pos anggaran yang langsung berefek kepada daerah bencana dan merancang mitigasi untuk melacak daerah-daerah yang rawan bencana.
"Ini penting supaya ini tidak terulang terus menerus. Pemerintah harus punya pos yang besar untuk melacak, sehingga pada musim dan menjelang musimnya harus ada peringatan," kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Senin (15/12).
Pemerintah menurutnya juga harus memiliki keberanian mengambil kebijakan terhadap daerah-daerah rawan bencana, agar tidak lagi ditempati oleh masyarakat karena akan mendatangkan bencana yang lebih besar.
"Karena itu penyusaian APBNP apalagi akibat kenaikan harga BBM yang cukup besar, maka APBNP 2015 tentunya menjadi sarana pemerintah-dewan untuk mendiskusikannya lebih jauh," tandas politikus PKS ini.
Fahri sendiri akan memimpin rombongan DPR ke lokasi bencana, besok Selasa (16/12), untuk melakukan dua hal. Pertama menyerahkan bantuan yang digalang dari gaji anggota kepada korban. Kedua, DPR melalui komisi terkait segera merespon keperluan pemerintah untuk membicarakan bantuan khusus kepada daerah terdampak dan terkena bencana. (fat/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta pemerintah menambah alokasi anggaran untuk mitigasi (upaya mengurangi dampak kerusakan lingkungan)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Seusai Digeledah KPK, Kantor Pusat Bank BJB di Bandung Dijaga Ketat Petugas Keamanan
- Gubernur Jateng Dukung Penuh Program Sekolah Rakyat, Mulai Siapkan Lahan
- Edi Hasibuan Sebut Perilaku Mantan Kapolres Ngada Memalukan Institusi Polri
- 4 Sekolah Rakyat Dibangun di Jateng, Dana & Guru Disiapkan Pemerintah Pusat
- Semoga Inpres Pengangkatan CPNS & PPPK 2024 Isinya Bukan Penundaan
- Maqdir Sebut Dakwaan KPK terhadap Hasto Copy Paste dan Bertentangan dengan Fakta Hukum