Fahri Minta Waktu untuk Kalahkan DPP PKS di Pengadilan

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah terus mengobarkan perlawanan atas keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah memecatnya dari seluruh tingkat keanggotaan. Fahri pun telah menempuh jalur hukum untuk menggugat keputusan DPP PKS.
“Saya hormati yang dilakukan pimpinan partai. Tapi beri kesempatan ke saya menguji keputusan itu apa benar. Hak saya dilindungi konstitusi dan undang-undang," kata Fahri di gedung DPR Jakarta pada Rabu (6/4) malam.
Sebelumnya Fahri telah mendaftarkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia menudung DPP PKS telah melakukan perbuatan melawan hukum karena memecatnya.
Rencananya Fahri juga akan menyurati para pimpinan DPR, Kamis (7/4). Isi suratnya adalah pemberitahuan bahwa masalah pemecatan itu sudah bergulir ke ranah hukum. Karenanya Fahri menegaskan, untuk menggusurnya dari posisi wakil ketua DPR harus menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
"Mudah-mudahan kita bisa secara jernih menyaksikan apa yang terjadi. Posisi saya tidak bisa diganggu. Kalau ada sengketa, di luar harus berhenti di situ," tegasnya.
Fahri bahkan optimistis gugatannya akan dikabulkan pengadilan. Sebab, kata wakil rakyat asal Nusa Tenggara Barat itu, banyak aturan yang dilanggar oleh DPP PKS terkait keputusan pemecatan tersebut.
"Saya optomistis fatalnya cukup banyak. Bagaimana bisa majelis tahkim dirangkap pengurus DPP, padahal tidak boleh dirangkap di AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga, red). Dan tidak ada pengesahan menkumham, padahal itu mutlak," ujarnya.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Luhut Pandjaitan: Banggalah Kau jadi Orang Indonesia
- Tukin PPPK Paruh Waktu 70% Gapok, SK Bisa jadi Jaminan Utang di Bank, Alhamdulillah
- ILDES Siap Gugat UU Kementerian ke MK Soal 5 Wamen Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN
- 5 Berita Terpopuler: Data Resmi BKN Terungkap, Honorer Satpol PP Teriak, Tolong Jangan Tolak PPPK Paru Waktu!
- Hasil Audit Dokumen Peserta PPPK 2024 Sudah Diserahkan, Ada Honorer Cemas
- RS Siloam ASRI Hadirkan Urinary Stone Center, Solusi Mengatasi Batu Saluran Kemih