Fahri Persilakan Massa Aksi 55 Masuk ke DPR
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan bahwa dirinya tidak diundang untuk ikut serta dalam unjuk rasa umat Islam bertitel Aksi 55 yang akan digelar besok (5/5). Legislator yang dikenal vokal itu justru mempersilakan massa Aksi 55 untuk datang ke DPR.
"Saya ini nggak diundang, karena saya piket, saya nggak bisa meninggalkan kantor. Tapi kalau mau ada yang ke sini silakan, ini rumah rakyat kok," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/5).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berjanji untukmemfasilitasi massa Aksi 55 yang berniat ke DPR. "Ya silakan kalau ada yang bertamu, saya mah terima tamu saja. Kerjaan saya kan terima tamu," sebutnya.
Menurutnya, Aksi 55 untuk mendesak pengadilan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya ke Basuki T Purnama alias Ahok sah-sah saja dilakukan. Apalagi Indonesia sebagai negara demokrasi tidak melarang demonstrari.
"Kita harus membiasakan diri kedatangan tamu banyak, apalagi Jakarta ini ibu kota, jadi santai saja," ucap Fahri.
Karena itu, Fahri meminta pemerintah tidak perlu khawatir dengan aksi yang digelar Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) itu. Dia mewanti-wanti, jangan sampai aksi bela Islam diopinikan sebagai gerakan antikebinekaan, terorisme, maupun kelompok intoleran.
"Nggak benar itu, orang cuma mau unjuk rasa kok. Ucapkan selamat datang, terima dengan baik, layani dengan baik, insyaallah itu saja kok, pasti jalannya lancar, dan itu sudah dibuktikan berjuta-juta, aman kok," pungkas Fahri.(dna/JPG)
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan bahwa dirinya tidak diundang untuk ikut serta dalam unjuk rasa umat Islam bertitel Aksi 55 yang akan digelar
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- PPN 12 Persen, Arus Bawah Prabowo Punya Pandangan Seperti Ini
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- 5 Berita Terpopuler: Cermati 11 Ketentuan KepmenPAN-RB 634 soal Honorer TMS & Belum Melamar, Ada Jabatan yang Disorot
- Mufida DPR Ingatkan Kemenkes Banyak Mendengar saat Menyusun RPMK
- Novita Hardini Sebut PPN 12 Persen Berdampak pada Akses Pendidikan Berkualitas
- Forkopi Minta RUU Perkoperasian Tak Buru-Buru Disahkan, Banyak Poin Perlu Dibahas