Fairwork Indonesia Rating 2023, 10 Platform Tidak Maksimal Menjamin Para Pekerja, Gawat!

jpnn.com, JAKARTA - Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) bersama Fairwork Project melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kondisi kerja di ekonomi kerja platform Indonesia tahun 2023.
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kondisi kerja pekerja platform cenderung stagnan dan malah melemah dari sisi ekonomi.
Tahun ini, CIPG bersama Fairwork Project kembali merilis Fairwork Indonesia Rating 2023 yang merupakan laporan hasil riset mengenai kondisi kerja pekerja berbasis platform digital.
Sebagai informasi, Fairwork Indonesia Rating 2023 merupakan hasil riset ketiga dari inisiatif fairwork di Indonesia yang sudah dimulai sejak 2021.
Nur Huda selaku peneliti CIPG dan Team Leader Fairwork Indonesia mengungkapkan diskusi mengenai kerja platform idealnya tidak lagi terbatas pada ojek online dengan platform transportasi semata.
Namun, perlu melihat kerja platform sebagai sebentuk pola hubungan kerja baru yang menggunakan teknologi aplikasi digital untuk sarana menghubungkan antara permintaan konsumen dengan pekerja platform sebagai penyedia jasa.
"Hasil evaluasi tahun ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan jangka panjang dan keadilan ekonomi kerja platform di Indonesia, khususnya dari sisi pekerja," tutur Nur Huda saat peluncuran Fairwork Indonesia Rating 2023 di Jakarta, Kamis (14/9).
Akan tetapi, Nur Huda menyebut belum banyak yang melihat hal itu sebagai isu serius dan mendesak untuk diselesaikan.
Fairwork Indonesia Rating 2023 sebut dari 10 platform yang dievaluasi, tidak ada yang optimal menjamin standar kerja layak bagi para pekerja.
- BPJS Ketenagakerjaan Buka Layanan Prioritas di PT Sritex, Semua Dapat JHT dan JKP
- Soal Tuntutan THR & Status Mitra Platform Online, Modantara Singgung PHK Massal
- Ramadan Sebentar Lagi, Banyak Pengemudi Ojol Menolak Ikut Aksi
- Tidak Semua Driver Ojol Ikut Ajakan Demo soal THR, Alasannya Manusiawi
- Direktur PT NWR Sampaikan Duka Mendalam atas Kecelakaan Tragis di Sungai Segati
- Soal Wacana Driver Wajib Ber-KTP Bali, Pemda & Pemerintah Pusat Diminta Lakukan Hal ini