Faisal Basri Sebut Pemerintah Biang Keladi Minyak Goreng Langka

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom senior Faisal Basri menyebut polemik kelangkaan minyak goreng lantaran kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sendiri.
Menurut Faisal, kebijakan pemerintah dinilai kurang tepat sehingga membuat penyerapan CPO yang tadinya didominasi oleh industri pangan termasuk minyak goreng, kini bergeser ke industri biodiesel.
"CPO jual ke perusahaan minyak goreng harganya menggunakan harga domestik, tetapi kalau jual ke perusahaan biodiesel harganya internasional. Otomatis pilih biodiesel, dan siapa itu yang buat seperti itu? Ya pemerintah. Jadi biang keladi yang bikin kisruh minyak goreng ini adalah pemerintah," ungkap Faisal dalam diskusi virtual, Rabu (16/2).
Faisal menjelaskan komposisi pengguna CPO dalam negeri industri pangan 2019 sebesar 58,9 persen menurun dari tahun ke tahun hingga 2021 menjadi 48,4 persen.
Berbanding terbalik dengan komposisi pengguna CPO di industri biodiesel yang pada 2019 hanya 34,5 persen kemudian pada 2021 menjadi 40,1 persen.
"Di tahun ini diperkirakan masih akan naik menjadi 42,9 persen," ujarnya.
Faisal mengungkapkan seharusnya pemerintah dapat melakukan cara untuk mengatasi lonjakan harga CPO, misalnya dengan dana stabilisasi minyak goreng.
Namun, pemerintah disayangkan tidak melakukan hal tersebut. Berbeda dengan industri biodiesel yang memperoleh subsidi yang berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS).
Ekonom senior Faisal Basri menyebut polemik kelangkaan minyak goreng lantaran kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sendiri.
- Analis Sebut Kans Ekonomi Indonesia Alami Perkembangan Progresif
- Waspada! Prediksi Kebijakan Donald Trump Bisa Picu Resesi di Indonesia
- Momen Lebaran, Gubernur Harum Beri 3 THR Spesial Untuk Rakyat Kaltim
- Kaya Susah
- Media Asing Sorot Danantara, Dinilai Serius soal Profesionalitas
- Kemudahan Akses Pendanaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Sedang Dibahas Pemerintah