Fajar Hasan APNI Dorong Percepatan Hilirisasi Pengelolaan SDA

Fajar Hasan APNI Dorong Percepatan Hilirisasi Pengelolaan SDA
Koordinator Wilayah Sulawesi Tenggara Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Muhamad Fajar Hasan. Foto: Dok. APNI

jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Wilayah Sulawesi Tenggara Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Muhamad Fajar Hasan mendorong pemerintah melakukan percepatan hilirisasi dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA).

Hal itu disampaikan Fajar Hasan setelah dilantik sebagai salah satu Pengurus Pusat APNI Periode 2022-2027 pada Senin (7/3/2022) oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM Sugeng Mujiyanto.

Salah satu pengusaha asal Sulawesi Tenggara itu mengatakan masuknya dalam jajaran pengurus pusat APNI merupakan amanah dan kepercayaan yang harus ditunaikan dengan kerja kolaborasi.

“Di organisasi manapun kita berada, amanah dan trust adalah perisai diri yang harus dijaga dengan baik, tidak boleh tercoreng," kata Fajar Hasan, Senin (7/3).

Menurut Komisaris PT Tetap Merah Putih ini, APNI yang dibentuk pada tahun 2017 oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI merupakan organisasi profesional para pengusaha minerba di sektor nikel, posisinya sangat strategis sebagai mitra atau bridge antara pengusaha nikel dengan pemerintah.

Salah satu Wakil Bendahara Umum ICMI Pusat ini menjelaskan APNI adalah wadah atau rumah besar untuk mengakselerasi dan mengartikulasi kepentingan pengusaha, pada titik tertentu APNI bersama pemerintah mendorong tata kelola nikel agar memberi manfaat bagi negeri.

Posisi APNI dalam tata kelola nikel bagai dua kepak sayap harus terbang bersama pemerintah, saling topang, sebagai bentuk sinergitas membangun Ibu Pertiwi.

Terkait posisinya sebagai Koordinator Wilayah Sulawesi Tenggara dalam struktur APNI Pusat, Fajar mengatakan, akan mendorong tata kelola nikel agar memberi manfaat bagi daerah.

Koordinator Wilayah Sulawesi Tenggara Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Muhamad Fajar Hasan mendorong pemerintah melakukan percepatan hilirisasi dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News