Faktor Penghambat Pembangunan Papua: dari Korupsi Sampai Berita Hoaks
![Faktor Penghambat Pembangunan Papua: dari Korupsi Sampai Berita Hoaks](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2020/10/18/izak-hikoyabi-foto-screenshot-zoom-74.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Pembangunan di Provinsi Papua terus dilakukan, terlebih lagi dengan adanya dana otonomi khusus Papua.
Meski dana Otsus Papua berdampak positif, namun masih adanya permasalahan yang menjadi penghambat dalam pembangunan.
"Banyak kendala di Papua sejak era Soekarno hingga Jokowi, meski masing-masing pemimpin memiliki kelebihan. Penerapan dana Otsus Papua dalam upaya pemerataan pembangunan memiliki dampak positif. Hanya saja sejumlah masalah seperti separatisme yang masih menjadi penghambat SDM, ekonomi, pendidikan. Faktor keamanan menjadi penting dalam upaya menunjang efektifitas masyarakat," ujar Izak Hikoyabi dari perspektif pemuda Papua, saat menjadi narasumber webinar Let’s Talk About Papua dengan tema ”In The Eyes of Young Papuan”.
Menurutnya, faktor transparansi dalam anggaran menjadi hal utama. Pasalnya, anggaran Otsus Papua adalah milik rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.
Guna mencegah terjadinya korupsi perlunya sistem tata kelola terpadu dalam mengelola anggaran.
Ia menilai, pemberantasan korupsi belum maksimal dan aparat belum tindaklanjuti.
"Kita percaya dengan Pemerintah Pusat. Perlu dicatat, korupsi menghambat pembangunan apalagi ini adalah uang rakyat," paparnya.
Dirinya menambahkan, pemberitaan negatif di media sosial atau lainnya juga turut mempengaruhi pembangunan. Pasalnya, dalam waktu yang tidak lama berita tersebut sudah menyebar bahkan ke Luar Negeri.
Sejak era Presiden Soekarno hingga Jokowi pembangunan di Papua banyak kendala, salah satunya korupsi.
- Ini Alasan Kejagung Geledah Kantor Ditjen Migas
- Bawa 42 Paket Ganja, Calon Penumpang Ditangkap di Bandara Sentani Papua
- Cari Kelinci
- Legasi Ottow dan Geissler di Tanah Papua
- Minta Pengusutan Hoaks Tendensius ke Kapolri, PP GPA: Jika Dibiarkan Memicu Konflik
- KPK Diminta Jerat HP di Kasus Korupsi Retrofit PLTU Bukit Asam