Faldo Maldini, Tsamara Amany, Dara, Cakra, Semua Akan Maju di Pilkada
jpnn.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (29/10), menggelar sidang gugatan judicial review pasal yang mengatur batas usia menjadi calon kepala daerah di Undang-undang tentang Pilkada, yang diajukan Faldo Maldini, Tsamara Amany, Dara Adinda Kesuma Nasution, dan Cakra Yudi Putra.
Mereka mengusulkan syarat usia kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 diubah menjadi 21 tahun.
"Para pemohon berpandangan selayaknya prasyarat usia sebagai calon kepala daerah di dalam objek permohonan sejalan dengan syarat bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta usia cakap hukum yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni usia 21 tahun," ucap kuasa hukum empat politikus itu, Rian Ernest.
Dalam sidang pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan kemarin, dia menilai batasan usia 21 tahun wajar dan tidak lagi diskriminatif untuk anak muda yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah.
Rian menjelaskan, Faldo Maldini sedang bersiap untuk maju menjadi calon Gubernur Sumatera Barat pada tahun 2020. Akan tetapi, pada saat tenggat waktu pendaftaran pada bulan Juni 2020 usianya belum genap 30 tahun. Faldo lahir di Padang, 9 Juli 1990.
Tsamara Amani yang sebelumnya maju sebagai calon anggota legislatif saat Pemilu 2019 sedang melakukan persiapan untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2022, yang berpotensi dimajukan 2020.
Cakra Yudi Putra, dia sedang melakukan persiapan untuk maju menjadi calon Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2022. Keduanya saat ini masih berusia 23 tahun.
Dara Adinda Kesuma Nasution yang berusia 24 tahun sedang melakukan persiapan untuk maju sebagai calon Wali Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, pada tahun 2020.
Faldo Maldini, Tsamara Amany, Dara Adinda Kesuma Nasution, dan Cakra Yudi Putra, akan maju di Pilkada sehingga mengusulkan syarat usia kepala daerah diubah menjadi 21 tahun.
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas
- MK Kabulkan Permohonan JR terkait Sanksi Pidana Bagi Pejabat Daerah, TNI, dan Polri
- Ingin Arah Baru Pemberantasan Korupsi, Pakar Uji Materi 2 Pasal UU Tipikor ke MK
- Disidang eks Hakim MK Lewat Mahkamah Partai PDIP, Tia Rahmania Terbukti Mengalihkan Suara Partai
- Dianggap Tak Mengatur Hukuman Pejabat Daerah dan TNI-Polri, UU Pilkada Digugat ke MK
- 12 Serikat Pekerja Gugat UU Tapera ke MK Karena Dianggap Memberatkan