Family Office di Indonesia: Apa Untungnya, Apa Risikonya?

Pendapat Aswin beralasan mengingat ditemukannya kasus pencucian uang di Singapura.

Menurut laporan The Straits Times pada 3 Juli lalu, uang yang dikelola oleh enam single-family office di Singapura yang memperoleh keuntungan pajak telah terbukti terhubung dengan 10 warga negara asing yang ditangkap dalam kasus pencucian uang terbesar di negara itu.

Untuk menerima insentif pajak di Singapura, single-family office harus mempekerjakan setidaknya dua profesional investasi, dengan pengeluaran bisnis antara $200.000 dan $1 juta, serta menginvestasikan setidaknya 10 persen dari aset yang mereka kelola pada ekuitas lokal, obligasi, dana, atau perusahaan yang beroperasi di Singapura.

Namun, di Singapura, single-family office tidak perlu terdaftar atau mendapat lisensi dari Otoritas Moneter Singapura (MAS) karena mereka tidak mengelola dana pihak ketiga.

"Untuk mengatasi ini, pemerintah perlu memastikan adanya regulasi yang ketat dan pengawasan yang baik, mengembangkan kebijakan yang transparan, dan memastikan bahwa manfaat ekonomi tersebar luas ke seluruh lapisan masyarakat," tutur Aswin.

Selain itu, lembaga kebijakan publik The Prakarsa menyebut ada ketidakadilan di balik usul family office ini, karena khawatir orang kaya akan semakin dimanja lewat fasilitas pembebasan pajak. 

Sementara di sisi lain, pemerintah sedang merencanakan penarikan pajak lebih tinggi dari kelas menengah-bawah, misalnya Pajak Penghasilan sebesar 12 persen pada 2025.

Seberapa siap Indonesia?

Menurut Aswin, Indonesia hingga saat ini belum memiliki family office karena kurangnya infrastruktur keuangan yang mendukung dan regulasi yang menarik bagi investor asing.