FAO Apresiasi Kebijakan Jokowi di Bidang Kehutanan

jpnn.com, ROMA - Demi menjaga kemaslahatan umat manusia, PBB telah mencanangkan Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan yang mencakup 17 bidang target yang diupayakan tercapai pada tahun 2030 mendatang.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Dr. Siti Nurbaya Bakar, memaparkan upaya-upaya nyata pemerintah Indonesia dalam mencapai target SDGs tersebut. Khususnya pada upaya mengontrol sektor kehutanan dan memulihkan lingkungan.

''Hutan sangat penting dalam pencapaian SDGs. Kebijakan nasional kehutanan kini telah sejalan dengan tujuan tersebut, dan perubahan besar telah terjadi di Indonesia menuju perspektif baru keberlanjutan,'' kata Menteri Siti saat menjadi pembicara kunci dalam Pembukaan The 24th Session of FAO Committee on Forestry (COFO-24), di Roma, Italia, Senin (16/7) waktu setempat.

Lebih dari 130 negara anggota FAO hadir dalam pertemuan yang berlangsung mulai 16 sampai dengan 20 Juli 2018.

Perspektif kehutanan di era Presiden Joko Widodo, kata Menteri Siti, telah bergeser untuk menciptakan keseimbangan sosial, menjaga lingkungan, serta hutan bernilai ekonomi untuk kepentingan negara dan masyarakat.

''Kami telah melakukan perbaikan kebijakan untuk mencapai pengelolaan hutan lestari. Kami juga menyelaraskan kebijakan kehutanan dengan rencana pembangunan, serta komitmen internasional termasuk SDGs dan Perjanjian Paris,'' tuturnya.

Komitmen pemerintah Indonesia dalam mencapai SDGs tercermin dari peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang tercapainya SDGs, yang terdiri dari sektor ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola yang baik.

''Dalam pengelolaan hutan, pemerintahan Presiden Jokowi fokus mengatasi persoalan kehutanan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Salah satunya dengan merangkul komunitas masyarakat sekitar hutan,'' ujar Menteri Siti.