Farhan Sayangkan Ulah Massa Merusak Fasum hingga Bank

jpnn.com - BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyayangkan terjadinya perusakan sejumlah fasilitas umum hingga bank swasta saat aksi demonstrasi penolakan pengesahan RUU TNI di Gedung DPRD Jawa Barat, Jumat (21/3) malam. Beberapa fasilitas umum hingga kantor bank swasta mengalami kerusakan cukup besar.

Farhan mengatakan bahwa massa aksi yang berulah dengan merusak fasilitas umum (fasum) dan kantor bank swasta di Bandung, itu diduga ditunggangi oleh kelompok anarkistis. Kelompok inilah yang menyampaikan ketidakpuasannya dengan cara melakukan perusakan. 

"Dari hasil laporan yang kami terima, demo yang diduga karena ada kelompok anarkis yang menungganginya rupanya ini memang ekspresi ketidakpuasan kesepakatan demo yang dibubarkan," kata Farhan ditemui di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Sabtu (22/3). 

Dia menambahkan bahwa persoalan keamanan dan ketertiban masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah, agar kegiatan demo tidak lagi jadi ajang orang-orang yang ingin melampiaskan ekspresinya dengan merugikan orang lain. Farhan menegaskan kelompok yang berbuat pun harus ditindak secara hukum. 

“Kami tidak pernah anti-unjuk rasa. Kami tidak pernah mendorong adanya kekerasan. Itu sebabnya, ketika ada kelompok yang melakukan tindakan anarkis malah ekspresi demokrasinya merusak, mau tidak mau hukum harus ditegakkan," paparnya. 

Lebih lanjut Farhan mengatakan Pemerintah Kota Bandung ke depannya akan lebih ketat lagi dalam mengawal aksi demo yang digelar kelompok tertentu. Dia mengatakan jangan sampai demo yang seharusnya menyuarakan aspirasi, disusupi oleh kelompok-kelompok anarkistis yang menginginkan kericuhan. "Kami bersama seluruh aparat hukum berdiri di atas hukum dan atas nama hukum," ungkap Farhan. 

"Kalau ada demo lagi, sebaiknya jangan membiarkan kelompok pendemo terlalu terbuka, jaga dengan baik jangan sampai disusupi kelompok anarkis," katanya.

Sebelumnya, bangunan milik bank swasta, yakni Hana Bank, diduga dibakar dan dirusak oleh massa aksi yang menolak pengesahan RUU TNI.