Farhat: Dharnawati Pernah Bertemu Muhaimin

Selain itu, Farhat menuturkan dari barang bukti milik kliennya yang dikembalikan KPK, ada catatan dan beberapa buku rekening yang ada kaitannya dengan kelompok yang disebut dengan Banggar serta orang-orang di Kemenakertrans. "Disitu ada beberapa coretan yang mengindikasi bahwa memang ada pembagian-pembagian wajib para pengusaha. Bahkan, tdk hanya itu di daerah juga minta itu, yaitu seperti bupatinya," beber Farhat.

Barang bukti sedikitnya 4 tas besar yang dikembalikan KPK itu juga ada proposal yang diajukan oleh Kemenakertrans. "Inilah yang digunakan mereka untuk membujuk para pengusaha menyerahkan uang. Ini menjadikan dasar 10 persen itu wajib diberikan dan dibagi untuk banggar dan kementerian. Kalau tidak dikasih tidak dapat proyek," urai Farhat, sambil menunjukkan sebuah proposal.

Dia pula menegaskan, pihaknya dan KPK mengantongi bukti rekaman dan SMS yang berisi usulan pembatalan proyek yang akan diberikan pada Dharnawati karena tidak membayar setoran 10 persen.

"Dalam catatan itu memuat beberapa orang, inisialnya SM, A, kemudian AM dan yang jelas ada MI," lanjutnya.