Fasilitas RS Saiful Anwar Malang Cukup Memadai
jpnn.com, MALANG - Tim Kunjungan Kerja Spesifik Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR meninjau Rumah Sakit Saiful Anwar di Kota Malang, guna melakukan pengawasan program jaminan kesehatan bagi Angota DPR dan Keluarganya.
Ini sesuai Perpres No. 68 Tahun 2014 terkait pelayanan kesehatan pejabat negara termasuk anggota DPR dan Kelurganya, serta aturan pelaksanaan oleh PT Jasindo berdasarkan Permenkes No. 55 Tahun 2014 dan Permenkeu No. 167 Tahun 2014.
Usai meninjau RS tersebut, Ketua Tim Kunspek Elva Hartati menilai, fasilitas RS ini sudah cukup memadai untuk memberikan layanan kesehatan bagi para Anggota DPR RI dan keluargannya.
“Untuk di daerah Malang, RS ini sudah memadai. Kita berharap pemegang kartu Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) bisa terlayani dengan baik,” kata Elva (F- PDI Perjuangan) di RS Saiful Anwar, Malang, Rabu (14/6).
Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua BURT Hasrul Azwar. Dia mengatakan, tujuan kunjungan spsesifik BURT ke Kota Malang untuk melihat sejauh mana tingkat pelayanan RS Saiful Anwar dalam memberi pelayanan kepada pejabat negara termasuk di dalamnya Anggota DPR .
Usai mendengar pemamparan langsung dari Direktur rumah sakit dan meninjau langsung rumah sakit provider yang menjadi mitra PT Jasindo, politisi PPP itu menilai fasilitas rumah sakit tersebut sudah memadai.
“Saya tanya ada tidak daftar nama anggoa DPR beserta kelaurga, ternyata datanya lengkap. Kamar VVIP untuk anggota juga ada. Jadi sebagai rumah sakit rujukan bagi pejabat negara ini bagus dan cukup memadai,”tuturnya.
Dalam kunjungan tersebut ikut serta Ribka Tjipyaning (PDI-Perjuangan) Andi Fauziah (F- Golkar), Rita Zahara (Gerindra) Kuswiyanto (F-PAN), Agung Budi Santoso (F-Demokrat) Syaiful Bahri Ansori (F-PKB), serta Irma Suryani Chaniago (F-Nasdem). (adv/jpnn)
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR meninjau Rumah Sakit Saiful Anwar di Kota Malang, guna melakukan pengawasan program
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Said Abdullah PDIP Mendukung Pelaksanaan APBN 2025 untuk Rakyat
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia