Fateta IPB Deklarasikan Kesiapan untuk Atasi Tiga Tantangan Besar dan Mendorong Inovasi Pertanian

Slamet Budijanto dan Luhur Budijarso membacakan tiga tantangan besar Indonesia saat ini yakni ketahanan pangan (aspek produktivitas dan kualitas), hilirisasi produk pertanian, serta pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

“Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mencapai ketahanan pangan. Perubahan iklim mengganggu pola tanam, menurunkan produktivitas, dan meningkatkan risiko food loss. Hilirisasi produk pertanian menghadapi hambatan besar, termasuk infrastruktur yang belum memadai, distribusi yang panjang dan tidak efisien serta kurangnya adopsi teknologi canggih. Kondisi ini menyebabkan disparitas harga antara produsen dan konsumen, serta rendahnya daya saing di pasar global,” ujar Slamet dan Luhur yang diikuti ratusan peserta dies.

Untuk itu, Deklarasi Fateta IPB menyampaikan sejumlah tuntutan dalam kolaborasi masif dan keterlibatan aktif institusi pendidikan dalam pembangunan berkelanjutan, penerapan teknologi dan inovasi. Tuntutan lain adalah penguatan pengembangan infrastruktur dan hilirisasi pertanian.

Kemudian mengutuk segala bentuk kebijakan yang mengatasnamakan pembangunan dan pemerataan namun mengorbankan sektor lingkungan.

Gugi Yogaswara selaku Ketua Pelaksana Dies Natalis Fateta ke-60 juga menjelaskan Fateta Award 2024 sebagai apresiasi kepada alumni yang telah memberikan kontribusi luar biasa di berbagai bidang.

Ada beberapa kategori, di antaranya Outstanding Alumni in Government, Research Excellence, Lifetime Achievement, Professional Excellence, Special Contribution, dan Inspiring Leader versi mahasiswa Fateta IPB.

Untuk kategori Outstanding Alumni in Government, Fateta Award 2024 diberikan kepada Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, MSc yang juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Selain Siti Nurbaya, dalam kategori yang sama juga diberikan kepada Ir. Ogi Prastomiyono, MBA selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).