Fatwa Muhammadiyah Tentang Rokok Dinilai Lebih Haram
Berpotensi Matikan 6 Juta Petani Tembakau
Selasa, 20 Juli 2010 – 18:01 WIB

Fatwa Muhammadiyah Tentang Rokok Dinilai Lebih Haram
JAKARTA - Fatwa dari Muhammadiyah yang mengharamkan aktifitas merokok dikritisi. Budayawan M Sobari menegaskan, sesungguhnya fatwa itu lebih haram ketimbang aktifitas merokok.
Sobari bahkan menduga fatwa haram dari Muhammadiyah itu tidak terlepas dari gelontoran dana dari perusahaan farmasi. "Fatwa Muhammadiyah yang mengharamkan rokok sesungguhnya lebih haram lagi, karena keluarnya fatwa tersebut diduga setelah (Muhhamadiyah) menerima bayaran sebesar Rp4 miliar dari pengusaha farmasi," kata M Sobari dalam acara bedah buku "Perang Nikotin dan Para Pedagang Obat" karya Wanda Hamilton, di press room DPR, Senayan Jakarta, Selasa (20/7).
Baca Juga:
Selain menilai fatwa Muhammadiyah itu haram, Sobari juga menilai fatwa tersebut berpotensi untuk mematikan mata pencaharian sedikitnya enam juta petani tembakau di Indonesia. "Muhammadiyah sengaja mengharamkan nikotin untuk memampuskan sedikitnya 6 juta petani tembakau," tegas M Sobari, yang juga mantan Pemimpin Redaksi kantor berita 'Antara' era Presiden Gus Dur itu.
Menurutnya, urusan nikotin sesungguhnya murni urusan dagang dan sah menurut ketentuan agama. Persoalan akan menjadi haram ketika satu kelompok pedagang mencekik kelompok pedagang lainnya dengan cara membangun konspirasi.
JAKARTA - Fatwa dari Muhammadiyah yang mengharamkan aktifitas merokok dikritisi. Budayawan M Sobari menegaskan, sesungguhnya fatwa itu lebih haram
BERITA TERKAIT
- Oknum Brimob Diduga Tembak Mati Warga di Lokasi Tambang Emas Ratatotok
- Waspada, BMKG Ungkap Wilayah Indonesia yang Berpotensi Diguyur Hujan Hari Ini
- Tunjangan Model Karyawan Swasta Diterapkan untuk PPPK, Alhamdulillah
- 5 Berita Terpopuler: Gawat, Terungkap Alasan Penundaan Pengangkatan PPPK 2024, Ada Kasus Besar Apa?
- Ngobrol Bareng Ahmad Luthfi, Masyarakat Karanganyar Curhat Soal Lingkungan Hingga Pendidikan
- Lihat Itu Demo Calon PPPK 2024, Wakil Rakyat Siap Bergerak ke Pusat