FB LMP Ancam Sweeping dan Duduki Kedubes Australia

jpnn.com - JAKARTA - Pernyataan Perdana Menteri Australia, Tony Abbott yang mengaitkan bantuan Negeri Kanguru itu untuk Tsunami Aceh 2004, dengan hukuman mati duo Aussie terpidana mati kasus narkoba, Andrew Chan-Myuran Sukumaran, terus mendapatkan protes.
Selain aksi penggalangan koin untuk 'mengganti' bantuan yang dimaksud, demonstrasi dimana-mana, kini muncul ancaman sweeping buat warga Australia di Indonesia, hingga menduduki Kedutaan Besar Australia di Indonesia. Protes berbentuk sikap ancaman tersebut ditegaskan Forum Bersama Laskar Merah Putih (FB LMP).
"Ucapan PM Australia (Tony Abbott) yang mengungkit bantuan tsunami Aceh benar-benar memalukan dan sangat merendahkan martabat bangsa Indonesia. Bantuan kemanusiaan jangan dikaitkan dengan hukuman mati, itu jelas tak ada relevansinya,” ujar Ketua Umum FB LMP, Hamzah Tun MR alias Jhon, di Jakarta, Senin (23/2).
Jhon yang juga anggota DPRD Aceh Tengah ini meminta Abbott segera mencabut ucapannya. Namun jika memang Australia meminta bantuan yang telah diberikan itu dikembalikan, FB LMP siap mengembalikannya.
"Besarnya bantuan itu tak sebanding dengan harga diri bangsa Indonesia. Apa yang diungkapkan PM Australia benar-benar menginjak harga diri kita," katanya.
Jhon menjelaskan, soal hukuman mati yang diterapkan di negeri ini sudah sesuai prosedur. “Ketentuan hukuman mati itu tak bisa ditawar atau ditukar dengan apapun,” tandasnya.
Sebagai pimpinan FB LMP yang memiliki misi menjaga keutuhan NKRI, pihaknya mendesak pemerintah Australia minta maaf pada rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh.
"Jika itu tak dilakukan, FB LMP akan menduduki Kedubes Australia di Indonesia, mengusir Dubes Australia dari negeri ini,” tegas Jhon.
JAKARTA - Pernyataan Perdana Menteri Australia, Tony Abbott yang mengaitkan bantuan Negeri Kanguru itu untuk Tsunami Aceh 2004, dengan hukuman mati
- Martin Manurung DPR Minta Pemerintah Segera Selesaikan Konflik Antara PT TPL dan Masyarakat Adat
- Respons Ketua KPK soal Desakan Hasto agar Memeriksa Keluarga Jokowi
- KOMIK Apresiasi Langkah KPK atasHasto Kristiyanto
- Megawati Larang Kadernya Ikut Retret, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Berkomentar Begini
- Gubernur Lemhannas Bakal Beri Materi Kebangsaan untuk Kepala Daerah di Retret Magelang
- Jaksa Agung Diminta Evaluasi Jampidsus Soal Hilangnya Perkara di Dakwaan Zarof