FBB Minta Parpol Tak Usung Cagub Dinasti di Pilkada Banten

jpnn.com - JAKARTA - Koordinator Forum Banten Bersih (FBB), Beno Novit Neang menyerukan partai politik tidak mengusung bakal calon gubernur (cagub) atau wakil gubernur dari keluarga dinasti pada Pilkada Gubernur Provinsi Banten mendatang.

“Partai politik harus menghindar mengusung bakal calon gubernur dan wakilnya dari keluarga dinasti dan sebaiknya memilih kandidat yang memiliki rekam jejak bersih,” kata Beno, saat konferensi pers di halaman Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Jumat (29/7).

Direktur Tangerang Public Transparency Watch (Truth) ini menjelaskan, sejak terbentuk, Banten memiliki masa kelam karena dua kepala daerahnya tersangkut kasus hukum. Pada era Ratu Atut Chosiyah (2005-2013), Banten dikelola secara ‘kekeluargaan’.

Sejumlah anggota keluarga Atut lanjutnya, menempati posisi strategis di pemerintahan dan organisasi semi pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan. Begitu pula dengan proyek-proyek yang dikelola pemerintah daerah, banyak dimonopoli anggota keluarga.

“Hal ini terkonfirmasi saat operasi tangkap tangan suap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang berujung pada penangkapan Atut dan adiknya Tb Chaeri Wardhana alias Wawan. Hubungan adik kakak ini seolah menunjukkan bahwa konsep korupsi di Banten dilakukan secara kekeluargaan,” imbuhnya.

Dia mengatakan, korupsi telah berdampak buruk terhadap pelayanan publik di Banten. Menyikapi hal tersebut maka harus ada upaya serius untuk menciptakan Banten bersih dari korupsi. "Salah satu caranya adalah dengan tidak memilih calon yang berasal dari keluarga dinasti pada pilgub Banten dan tidak memilih parpol pengusungnya pada pileg 2019 mendatang,” sarannya.

Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti, menambahkan agar KPK harus bisa memastikan agar tidak membiarkan koruptor atau keluarga koruptor menjadi pemimpin di lembaga yang bersentuhan dengan publik.

“Jangan memberikan tempat kepada koruptor, keluarga yang terlibat atau terindikasi akan terlibat untuk maju sebagai pemimpin. Jangan sampai uang negara melahirkan pemimpin korup,” tegasnya.