Fee Dana PPID Dibagi Rata ke DPR dan Kemenkeu
Dharnawati Sebut Shindu Malik Inisiator Uang Pelicin
Senin, 17 Oktober 2011 – 21:42 WIB

Fee Dana PPID Dibagi Rata ke DPR dan Kemenkeu
JAKARTA - Tersangka kasus suap dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT), Dharnawati, hari ini kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Usai menjalani pemeriksaan, Dharnawati kembali mencokot Sindhu Malik. Soal beberapa perusahaan yang dikabarkan sudah menyetorkan fee 10 persen, Dharnawati meminta konfirmasi langsung ke Shindu Malik. "Mungkin lebih baik tanyakan ke Shindu karena dia yang menerima kwitansinya. Saya tidak pernah mengikuti permintaan 10 persen karena pekerjaannya juga belum koq. Sampe sekarang juga saya belum tau," ujarnya.
Oleh Dharnawati, Sindhu Malik yang kini pensiunan pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu disebutkan sebagai orang yang mengnisiasi perlunya fee 10 persen untuk meloloskan dana PPIDT Rp 500 miliar di Banggar. "Saya tahunya Sindhu Malik. Saya berhubungan dengan mereka yang menekankan 10 persen per orang. Kalau buat saya pribadi saya tidak mau," ujar Dharnawati.
Perempuan yang selalu mengenakan jilbab hitam saat menjalani pemeriksaan itu pun mengaku tak pernah mau menuruti ide Sindhu Malik. "Saya enggak pernah mengikuti permintaan mereka. Enggak pernah saya," tegasnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Tersangka kasus suap dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT), Dharnawati, hari ini kembali diperiksa Komisi
BERITA TERKAIT
- 3 Tim Lintas Negara Menangi Climate Hack 2024
- Spei Yan dan Arnold Dilantik, Pilkada Pegunungan Bintang Disebut Tanpa Pelanggaran
- TASPEN Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis Setiap Bulan Bagi Pensiunan, Ini Tujuannya
- Gubernur Jateng Sebut 9 Perusahaan Siap Tampung Eks Buruh Sritex
- Anggota DPR Sebut Truk ODOL Tidak Bisa Dikambinghitamkan sebagai Perusak Jalan
- Usut Kasus Pajak, KPK Panggil Bos PT Wildan Saskia Valasindo dan Bahari Buana