Feri Amsari: Selama GBHN Digunakan Tak Ada Pembangunan Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari menyebut selama Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) digunakan di masa Orde Lama dan Orde Baru, tak ada pembangunan yang berkelanjutan.

Karena itu, Feri tak yakin Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang diusulkan MPR nantinya dapat menjamin pembangunan nasional berjalan secara berkelanjutan.

"Fakta, selama GBHN digunakan pada Orde Lama dan Orde Baru tidak ada pembangunan yang berkelanjutan, yang ada pembangunan dikelola secara berkelanjutan oleh kelompok tertentu," ujar Feri saat berbicara pada Forum Diskusi Denpasar 12 yang berlangsung secara virtual di Jakarta, Rabu (1/9).

Dia menyebut belum pernah membaca kajian yang menunjukkan GBHN mampu memastikan pembangunan nasional berjalan berkelanjutan.

Upaya menciptakan pembangunan nasional yang berkelanjutan menjadi salah satu alasan membentuk PPHN lewat amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Usulan membentuk PPHN itu disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo pada Sidang Tahunan MPR RI di Jakarta pada 16 Agustus 2021.

Dalam pidatonya, Bambang Soesatyo atau yang populer dengan nama Bamsoet menyebut PPHN akan menjaga rencana visioner pemerintah dapat terlaksana meski pasangan presiden dan wakil presiden berganti.

"PPHN akan menjadi landasan setiap rencana strategis Pemerintah seperti pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, pembangunan infrastruktur tol laut, tol langit, koneksitas antarwilayah, dan rencana pembangunan strategis lainnya," tutur Bamsoet dalam pidatonya bulan lalu.