Ferry Mursyidan Baldan di Ujung Tanduk

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW) Junisab Akbar mengatakan kegundahan Presiden Joko Widodo terhadap kinerja para menteri, terutama  Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursyidan Baldan perlu dicermati.

Hal itu menyusul rumor ancaman presiden mereshuffle politikus Partai Nasdem itu jika batas waktu 1,5 bulan penyelesaian sengketa pembebasan lahan tak kunjung usai.

Dia mengatakan, apa yang ditampilkan presiden tersebut merupakan langkah yang tidak lazim dan sudah terkategori bersifat luar biasa. Mengingat itu dilakukan secara terbuka dengan menggunakan ukuran-ukuran yang sangat jelas.

Sehingga, imbuh Junisab, sulit untuk memberikan tafsir terbalik terhadap ungkapan Presiden Jokowi itu. "Sudah demikian tegas kegundahan presiden diungkapkan," ungkap mantan anggota Komisi III DPR itu, Senin (28/12).

Nah, kata dia, sekarang presiden bisa langsung melihat sisi negatif dari kinerja Kementerian ATR/BPN. Pernyataan presiden itu sudah menyentil ke arah kinerja Ferry terutama soal pembebasan tanah yang berjalan lamban. Karenanya presiden memberi batas waktu 1,5 bulan, apabila belum juga dikerjakan maka diberi rapor merah.

Menurut dia, yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa sedemikian lancar dan gamblang Presiden Jokowi mengungkapkan persoalan rapor merah pembantunya Ferry Mursydan Baldan kepada publik?

"Apa karena memang nyata berkinerja buruk atau presiden hanya mau berbicara saja di saat ada kegiatannya? Kalau ukurannya hanya untuk bahan pidato, mengapa sedetail dan tegas seperti itu? Sampai di situ, menjadi sulit untuk mencari tahu apa yang melatar belakangi presiden berbicara gamblang," ucap Junisab.

IAW juga memiliki catatan tentang institusi Ferry yang kementeriannya 'dimerger' di masa Kabinet Kerja Presiden Jokowi. Ferry terlihat masih 'terkategori gagal' dalam menata struktur Kementerian ATR/BPN. Bahkan, dalam mengisi personel struktur di kementerian itu dia tidak menggunakan ukuran yang jelas seperti dalam penempatan pejabat eselon I dan II.