Festival Konstitusi dan Antikorupsi 2022, Jazilul: Ada Panduan Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

jpnn.com - PONTIANAK - Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengatakan bahwa seseorang memiliki jiwa Pancasila jika religius, humanis, adil, beradab, pemersatu dan pro rakyat.
Dalam bahasa kekinian, kata dia, sosok itu merupakan orang yang kolaboratif, mampu menyinergikan antarsila yang ada di Pancasila.
Jazilul menyampaikan itu saat menjadi narasumber dalam talkshow bertema “Pulih dan Kuat Bersama Berdasarkan Pancasila, Konstitusi, dan Semangat Antikorupsi”.
Talkshow yang digelar di Ruang Auditorium, Kampus Universitas Tanjungpura (Untan), Kalimantan Barat (Kalbar), Sabtu 12 November 2022, itu merupakan salah satu rangkaian kegiatan Festival Konstitusi dan Antikorupsi 2022.
Dalam talkshow yang dihadiri oleh ribuan mahasiswa itu, selain Jazilul Fawaid, hadir menjadi pembicara ialah Ketua MK Anwar Usman, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, dan Rektor Untan Prof. Dr. Garuda Wiko SH., MSi.
Jazilul yakin mahasiswa Untan merupakan sosok yang memiliki jiwa Pancasila. “Saya yakin mahasiswa di sini memiliki jiwa yang kolaboratif untuk kemajuan bangsa dan negara,” paparnya. Menurutnya, hal demikian harus dipertahankan bahkan perlu ditularkan.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila itu harus diimplementasikan dan diinternalisasikan kepada seluruh komponen bangsa, termasuk para pejabat negara.
Jazilul menambahkan ada Ketetapan MPR Nomor VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, yang penting untuk ditegakkan.
Jazilul Fawaid mengatakan ada etika-etika yang perlu dipegang saat menjalankan kehidupan politik, pemerintahan, ekonomi, dan bisnis.
- Respons Kritik AS soal QRIS, Waka MPR Eddy Soeparno: Terbukti Membantu Pelaku UMKM
- Waka MPR Lestari Moerdijat Minta Pemerintah Segera Memperbaiki Tata Kelola Pendidikan
- Mendiktisaintek Brian Yuliarto Dukung Pendirian Universitas Sunan Gresik
- Anggota MPR Lia Istifhama Serap Aspirasi Masyarakat Bertajuk Ekonomi Kerakyatan
- Dewan Pakar BPIP Djumala: KAA, Legacy Indonesia dalam Norma Politik Internasional
- MPR Resmi Bentuk Organisasi Ini, Tugasnya Bantu Pemerintah Urus Masalah di Papua