FGD di Bali, LaNyalla Bicara soal Siapa Utusan Daerah

"Sebelum Indonesia lahir, wilayah di Nusantara terbagi dalam dua zona. Yang pertama adalah Zelfbesturende Land Schappen, atau daerah-daerah berpemerintahan sendiri, yang sejatinya dikuasai kerajaan dan kesultanan Nusantara."

"Yang kedua, adalah Volks Gemeen Schappen atau wilayah yang dihuni dan dimiliki kelompok masyarakat adat, yang berbasis suku, marga, nagari, dan sebagainya. Kemudian Belanda menciptakan daerah-daerah baru, yaitu daerah otonom dan daerah administratif pemerintahan Hindia Belanda di Nusantara."

"Jadi, para pendiri bangsa, saat menyusun tentang utusan daerah, sudah memikirkan bahwa seharusnya utusan daerah di dalam MPR dihuni oleh mereka yang memiliki wilayah-wilayah di Nusantara ini," kata senator asal Jawa Timur itu.

Menurut LaNyalla, rumusan utusan daerah yang didesain para pendiri bangsa, belum pernah dilakukan secara benar, baik di era Orde Lama, maupun Orde Baru.

"Untuk itu, saya menawarkan, kita sepakati lahirnya Konsensus Nasional kembali kepada Demokrasi Pancasila. Kembali kepada sistem bernegara rumusan pendiri bangsa. Mengisi utusan daerah dengan benar, yakni mereka-mereka pemilik wilayah di negara ini, yaitu para raja dan sultan di Nusantara serta tokoh masyarakat adat," katanya.

Hal senada diungkapkan Rektor Universitas Udayana I Nyoman Gede Antara.

Dia mengatakan, sudah saatnya daerah kembali memiliki utusan daerah di MPR.

"Utusan daerah jika harus diaktifkan kembali adalah bagian dari upaya serius merawat memori kolektif bangsa dalam sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, utusan daerah harus dihuni oleh utusan yang tepat untuk tujuan tersebut," katanya.