FGD di Bali, LaNyalla Bicara soal Siapa Utusan Daerah

Narasumber acara tersebut, Gede Marhaendra Wija Atmaja dari Universitas Udayana, mengatakan pemilik wilayah yang dimaksud bisa juga para raja yang sudah punya kerajaan dan masyarakat adat, termasuk pemangku desa adat.

"Contohnya seperti desa adat di Bali. Hal ini pun sangat layak untuk menjawab siapakah utusan daerah," tuturnya.

Hal senada diungkapkan oleh narasumber yang lain, Mohammad Novrizal dari Universitas Indonesia.

Dia mengatakan kewajiban perlindungan negara bukan hanya diberikan pada orang, melainkan juga pada ruang.

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu, setiap daerah, baik padat ataupun jarang penduduknya harus memiliki kesetaraan hak perwakilan atau territorial rights," katanya.

Sementara itu, Raja Sidenreng Sulawesi Selatan PYM Adatuang Sidenreng XXV Andi Faisal Sapada mengatakan, hal itu membutuhkan kesepakatan atau konsensus nasional untuk mengembalikan UUD 1945 sesuai naskah asli.

"Supaya kedaulatan rakyat ini betul-betul dijamin sesuai dengan harapan pendiri bangsa. Ini membutuhkan perjuangan, konsekuensi dan sebagainya. Kalau ini lebih baik untuk rakyat, kenapa tidak diperjuangkan. Kami sangat berharap demikian karena pemilik wilayah secara adat, bukan secara pemerintahan, adalah raja-raja dan sultan se Nusantara. Kami sudah menyumbang banyak untuk negara ini," kata Raja Andi yang juga diamini Raja Klungkung PYM Ida Dalem Semara Putra. (*/jpnn)