FHI Desak Masalah Honorer Masuk Prioritas 100 Hari Kerja Jokowi
jpnn.com, JAKARTA - Forum Honorer Indonesia (FHI) mengimbau semua pihak untuk lebih bijak dan jernih melihat permasalahan untuk menyikapi tarik ulurnya permasalahan honorer K2 dan nonkategori
Di sisi lain sebaiknya pemerintah lebih terbuka menerima masukan dan tuntutan tenaga honorer. Karena ini menyangkut nasib dan kehidupan keluarga mereka.
"Faktanya kesejahteraan tenaga honorer memang di bawah standar hidup layak dan masih jauh di bawah UMR. Diperparah lagi belum adanya komitmen dan keseriusan pemerintah untuk membuat sebuah formulasi kebijakan dan skenario penyelesaian tenaga honorer secara nasional," kata Ketua Dewan Pembina FHI Hasbi kepada JPNN, Jumat (6/7).
BACA JUGA : Kepala BKN: Kalau Semua Honorer Masuk, Pusing Saya
FHI meminta dan mendesak Presiden Jokowi untuk secara serius dan berkomitmen menyelesaikan permasalahan tenaga honorer.
Dan itu harus dimulai dengan upaya Jokowi memasukkan sebagai agenda dan skala prioritas 100 hari kerjanya pascadilantik menjadi presiden untuk periode kedua ini.
FHI, lanjut Hasbi, siap bersinergi dengan pemerintah daerah maupun pusat untuk secara bersama-sama mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer secara nasional.
BACA JUGA : Menyumpahi Kepala BKN dan Pejabat Kemenpan, Honorer : Seperti Orang Gak Punya Hati !
Pemerintah daerah maupun pusat secara bersama-sama harus mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan tenaga honorer secara nasional.
- Dirjen Nunuk Tegaskan P1 Tetap Prioritas Penempatan PPPK 2024
- BKD Tolak Honorer Non-Database BKN Ikut Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2
- Bukan Bocoran, Materi Soal Seleksi Kompetensi PPPK 2024 Seperti Ini Dikeluhkan Honorer
- Honorer Bingung, Materi Seleksi Kompetensi PPPK 2024 Sangat Sulit, Ada Matematika & TIU
- Kelulusan PPPK 2024 Belum Diumumkan, Honorer di Daerah Ini Sudah Bisa Full Senyum
- Seleksi CPNS & PPPK, Anggota DPD Mengajukan 2 Permintaan, soal Nasib Honorer K2