FHI: Honorer Dihapus Saja, Kepala Daerah Nanti Keenakan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Forum Honorer Indonesia Sumatera Yusak sepakat dengan upaya penghapusan tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN).
Menurut dia dengan penghapusan honorer, pemda akan lebih bertanggung jawab.
"Kepala daerah banyak yang lebih suka honorer. Mereka ingin pekerjakan honorer tanpa jelas statusnya, apalagi kesejahteraannya," kata Yusak kepada JPNN.com, Minggu (25/9).
Secara pribadi, Yusak sangat setuju dengan rencana penghapusan honorer. Artinya, akan ada perubahan status honorer menjadi ASN.
Yusak tidak sependapat dengan beberapa kepala daerah yang menolak wacana keputusan pemerintah pusat untuk menghapus nama honorer.
Dengan menolak penghapusan honorer, itu bisa berarti ingin honorer tetap dengan keadaan sekarang.
"Tanpa jelas statusnya, tanpa jelas honornya. Dan bisa saja menjadi bahan kampanyenya calon kepala daerah untuk kepentingan politik wakil-wakil rakyat," kritiknya
Yusak berpendapat kepala daerah atau wakil rakyat harus tetap teguh memperjuangkan agar honorer bisa diangkat secara bertahap berdasarkan dengan masa kerja, usia atau daerah 3 T.
Ketua FHI mengimbau pemerintah agar segera mengambil kebijakan bagi guru lulus PG, yaitu penghapusan honorer
- Disiapkan SK Gubernur untuk Honorer Lulus PPPK 2024, Alhamdulillah
- Jangan Remehkan Dampak Penundaan Pengangkatan PPPK & CPNS 2024
- MenPAN-RB Rini Dinilai Gagal, Prabowo Harus Batalkan Penundaan Pengangkatan PPPK 2024
- Semoga Inpres Pengangkatan CPNS & PPPK 2024 Isinya Bukan Penundaan
- CASN Palembang Ancam Demo Bila Menpan-RB Tak Kaji Ulang Penundaan Pengangkatan CPNS-PPPK
- Polemik Pengangkatan PPPK 2024 & CPNS, Gita: Pasti Dilantik pada Waktunya