FHI: Honorer Dihapus Saja, Kepala Daerah Nanti Keenakan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Forum Honorer Indonesia Sumatera Yusak sepakat dengan upaya penghapusan tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN).
Menurut dia dengan penghapusan honorer, pemda akan lebih bertanggung jawab.
"Kepala daerah banyak yang lebih suka honorer. Mereka ingin pekerjakan honorer tanpa jelas statusnya, apalagi kesejahteraannya," kata Yusak kepada JPNN.com, Minggu (25/9).
Secara pribadi, Yusak sangat setuju dengan rencana penghapusan honorer. Artinya, akan ada perubahan status honorer menjadi ASN.
Yusak tidak sependapat dengan beberapa kepala daerah yang menolak wacana keputusan pemerintah pusat untuk menghapus nama honorer.
Dengan menolak penghapusan honorer, itu bisa berarti ingin honorer tetap dengan keadaan sekarang.
"Tanpa jelas statusnya, tanpa jelas honornya. Dan bisa saja menjadi bahan kampanyenya calon kepala daerah untuk kepentingan politik wakil-wakil rakyat," kritiknya
Yusak berpendapat kepala daerah atau wakil rakyat harus tetap teguh memperjuangkan agar honorer bisa diangkat secara bertahap berdasarkan dengan masa kerja, usia atau daerah 3 T.
Ketua FHI mengimbau pemerintah agar segera mengambil kebijakan bagi guru lulus PG, yaitu penghapusan honorer
- Alhamdulillah, Ribuan PPPK 2024 Bisa Lega, Honorer Sabar Dulu
- 5 Berita Terpopuler: Waspada, Seluruh Honorer, PNS, dan PPPK Wajib Tahu SE MenPANRB Terbaru, Ini Alasannya
- Terbit SE Terbaru MenPANRB, Seluruh PNS, PPPK, dan Honorer Perlu Tahu
- MPKI: Kepala Daerah Bertanggung Jawab Melindungi Ekosistem Pertembakauan Nasional
- Mendagri Tito Ingatkan Kepala Daerah Jaga Arus Mudik dan Stabilitas Harga Pangan
- Bathra DPR Minta Pemda & K/L tetap Bayar Gaji Honorer Lulus CPNS & PPPK