FHI Klaim Honorer K2 Tua Banyak yang tak Lulus
jpnn.com - JAKARTA - Forum Honorer Indonesia (FHI) mengaku telah melakukan penelusuran data nama-nama honorer kategori dua (K2) yang lulus menjadi CPNS. Temuannya, 80 persen dari yang lulus memiliki masa kerja sebagai honorer sekitar 10 tahun.
Sementara, banyak honorer dengan masa tugas lebih 10 tahun malah tidak lulus. Sekretaris Jenderal (Sekjend) Dewan Presidium FHI Pusat Eko Imam Suryanto menilai, hal ini menunjukkan pemerintah belum bersikap adil.
"Secara umum FHI menilai bahwa dari data yang lulus pemerintah masih belum menerapkan penilaian afirmasi yang telah disetujui antara Komisi II DPR RI pada tanggal 3 Februari 2014. Dari analisa data yang FHI lakukan maka FHI menyimpulkan hampir 80 persen adalah TMT (terhitung mulai tanggal menjadi honorer) 2003/2004. Ini tentunya kurang memberi rasa keadilan bagi yang masa kerjanya lebih panjang," ujar Eko Imam Suryanto dalam keterangan persnya kepada JPNN, Minggu (17/2).
Bahkan, kata Eko, banyak juga honorer K2 yang lulus masih berusia muda, dalam kisaran usia 25 sampai 32 tahun.
"Tentunya hal ini akan semakin meningkatkan rasa kekecewaan para honorer," ujarnya.
Pernyataan sikap ini merupakan hasil Rapat Kerja FHI yang digelar di Lebak, Banten, 15-16 Februari 2014, yang juga diteken Ketua Dewan Presidium Pusat, Hasbi, dan sejumlah pentolan FHI lainnya. (sam/jpnn)
JAKARTA - Forum Honorer Indonesia (FHI) mengaku telah melakukan penelusuran data nama-nama honorer kategori dua (K2) yang lulus menjadi CPNS. Temuannya,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- KPK Menyita Dokumen Kasus Korupsi Bansos Presiden dari Teddy Munawar dan Steven Kusuma
- BNPT Gelar Program Sekolah Damai untuk Ciptakan Lingkungan Belajar yang Toleran dan Antikekerasan
- Ini Upaya Kanwil Bea Cukai Banten Wujudkan Komitmen Siap Berantas Narkotika
- Bikin Emosi Warga, Sopir Truk Tanah yang Gilas Kaki Bocah SD di Tangerang Ternyata Positif Narkoba
- Gelar Aksi Damai, Nasabah Wanaartha Life Desak Pengembalian Dana
- Sambangi Kementerian ATR/BPN, LSM Pijar Keadilan Demokrasi & FPKMP Soroti Sengketa Tanah di Papua