FHI Nilai Tes CPNS dari Honorer K2 Picu KKN

jpnn.com - JAKARTA- Rencana pemerintah menyelesaikan tenaga honorer Kategori Dua (K2) melalui jalur tes Computer Assisted Test (CAT) dan passing grade dalam penilaian tes kompetensi dasar (TKD) dinilai bukan solusi terbaik.

Rencana itu bahkan dianggap bisa menimbulkan masalah baru yang akan memperpanjang waktu penyelesaian K2. Setidaknya, itulah penilaian Forum Honorer Indonesia (FHI) Pusat.

"Membengkaknya biaya pelaksanaan tes di daerah dan di pusat ditambah lagi infrastruktur serta kemampuan  SDM di daerah untuk melaksanakan tes, akan menjadi masalah di setiap daerah. Secara konsep dan teori mudah diucapkan tapi implementasi di lapangan tentu berbeda," kritik Ketua Dewan Pembina FHI, Hasbi kepada JPNN, Jumat (13/3).

Menurut Hasbi, Panselnas seharusnya belajar dari kegagalan pada rekrutmen dan tes K2 yang lalu. Sebab, sampai hari ini masalah K2 belum selesai. Panselnas juga disebut-sebut gagal melakukan rekrutmen CPNS K2 sesuai amanah PP 56/2012 dengan munculnya honorer K2 bodong yang lolos jadi CPNS.

"Kalau dites lagi, Panselnas mengulang kembali kesalahan yang sama. Lihat saja di daerah-daerah, sampai hari ini banyak laporan dari forum, LSM dan masyarakat yang menyatakan masih ada honorer bodong mendapatkan NIP CPNS," tuturnya.

Hasbi menambahkan, FHI meminta pemerintah untuk tidak memaksakan tes K2 karena akan membuka celah KKN. Selain itu, kebijakan tersebut mengabaikan nilai kemanusiaan, keadilan dan pengabdian kerja tenaga honorer selama ini. (esy/jpnn)