FHI: Pemerintah Harus Beri Sanksi Daerah yang Terus Terima Honorer
Selasa, 18 Juni 2019 – 14:54 WIB
Dengan demikian, pemerintah mempunyai pangkalan data untuk membuat kebijakan strategis maupun dalam melakukan pemetaan dan pendistribusian kepegawaian sehingga tidak terjadi penumpukan.
Selain itu, tambah Hasbi, pemerintah pusat harus tegas memberikan sanksi kepada daerah yang terus-menerus menerima tenaga honorer hingga menyebabkan terjadinya penumpukan dan menjadi beban daerah dan negara dari tahun ke tahun. (esy/jpnn)
Forum Honorer Indonesia (FHI) tetap konsisten dan berkomitmen untuk terus memperjuangkan honorer agar menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
BERITA TERKAIT
- Ini Langkah Penting dalam Karier Honorer, Jangan Main-main
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira, Honorer Tercecer dan Database Bisa Seleksi PPPK, Jumlah Peserta jadi Makin Banyak
- Seluruh Honorer Database BKN & Tercecer Jadi Peserta Seleksi PPPK 2024, Suket Tak Masalah
- Jumlah Honorer Ikut PPPK 2024 Tahap 2 Lebih Banyak Dibanding Gelombang 1
- Andri Berharap Supriyani Guru Honorer Lulus PPPK 2024, Tes Sebelum Sidang Putusan
- Guru Supriyani Tetap Ikut Tes PPPK Meski dapat Afirmasi