Filep Berharap Pemprov Papua Barat Mendukung Audit Otsus Termasuk Dana Hibah

“Saya berharap di akhir masa alokasi dana Otonomi Khusus yang akan berakhir pada bulan November nanti, pemerintah pusat maupun provinsi melakukan audit dana otonomi khusus secara keseluruhan sejak masing-masing pemerintah memperolehnya,” ujarnya.

Anggota Komite I DPD RI ini berpendapat bahwa Pemprov Papua harus menjelaskan sumber dana hibah yang diberikan.

Filep mengatakan, hingga saat ini masih terdapat penyatuan sumber dana pemda termasuk dari dana Otsus. Di sisi lain, kondisi yang berbeda terjadi dimana masyarakat Papua secara luas merasa tidak menikmati dana Otsus dan berujung pada aksi-aksi penolakan Otsus di berbagai daerah.

“Apakah bantuan hibah ini bersumber dari dana Otonomi Khusus atau sebaliknya merupakan APBD. Memang kita ketahui bahwa sampai saat ini masih penyatuan sumber pendapatan asli daerah termasuk sumber dana otsus. Oleh sebab itu, mengingat selama ini rakyat merasakan tidak menikmati dan merasa masih ada persoalan mendasar terkait dengan dana otonomi khusus yang berimplikasi kepada penolakan-penolakan otsus di tanah Papua, jelasnya.

Selain mengapresiasi Pemerintah Daerah yang telah menganggarkan dana hibah, ia memandang perlu adanya keterbukaan ke publik dan menyampaikan kelompok atau organisasi maupun orang-orang yang menggunakan dan mengelola serta memanfaatkan dana Otsus.

“Audit penggunaan dana Otsus sangat penting sekali agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan kewenangan, memanfaatkan kelengahan mekanisme dan kekosongan hukum dalam hal distribusi penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana otsus ini,” ujar Filep.

Dia menyampaikan apabila ditemukan penyalahgunaan dana Otsus atau dana APBD lain yang ditemukan oleh BPK, maka dibutuhkan sikap tegas dari aparat penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan untuk melakukan penegakan hukum.

Filep menegaskan di akhir masa Otsus, harus dilakukan audit total terhadap dana Otsus tidak hanya sebatas pembuktian sepihak oleh pemerintah tetapi BPK ataupun institusi hukum lainnya juga melakukan pembuktian terbalik dengan turun ke lapangan dan membuktikan kebenaran-kebenaran alokasi dana Otsus.