Filep Wamafma Desak Pemerintah Selesaikan Persoalan TKBM di Manokwari
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI Dr. Filep Wamafma mendesak pemerintah Provinsi Papua Barat dan para perwakilan rakyat di daerah untuk segera menyelesaikan persoalan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Manokwari.
Filep menekankan perlu adanya langkah-langkah nyata yang diambil segera dengan tetap mengedepankan kesejahteraan masyarakat Asli Papua.
“Apa yang dialami oleh TKBM di Manokwari adalah masalah yang sangat serius. Saya berharap ada solusi dan langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah di daerah baik DPR provinsi, MRPB dan juga DPR kabupaten/kota. Demikian juga dari eksekutif, pemerintah Provinsi Papua Barat maupun Pemerintah Kabupaten Manokwari,” ujar Filep, Rabu (18/8).
Senator Papua Barat ini berpendapat bahwa pemerintah harus membuka mata terkait masalah ketenagakerjaan di Papua Barat.
Menurut Filep, persoalan tenaga kerja di bumi Kasuari ini adalah salah satu dari sekian masalah yang sangat besar yang saat ini dialami di tanah Papua.
Oleh karena itu, Filep menyampaikan bahwa persoalan ketanagakerjaan juga harus terakomodasi dengan baik dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Otonomi Khusus (Otsus).
Dia menekankan bahwa hal itu harus tercantum dalam RPP Otsus secara jelas dan tegas agar tenaga kerja OAP tidak termarginalkan dari lapangan pekerjaan yang ada di negerinya sendiri.
“Saya berharap bahwa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) baik konsep dari pemerintah maupun DPR dapat melihat secara jeli tentang masalah ketenagakerjaan. Sehingga ke depan berlakunya Undang-Undang Otsus Papua tetap menempatkan Orang Asli Papua (OAP) sebagai tuan rumah utama di tanahnya sendiri dalam segala hal termasuk dalam bidang ketenagakerjaan,” tegasnya.
Anggota DPD RI Dr. Filep Wamafma mendesak pemerintah Provinsi Papua Barat dan para perwakilan rakyat di daerah untuk segera menyelesaikan persoalan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Manokwari.
- Anggota DPD RI Lia Istifhama Sebut Presiden Prabowo Akomodatif Soal Polemik LPG 3 Kg
- Lihat, Bakamla RI Kembali Tangkap Ballpress Ilegal
- Al Hidayat Samsu: Pemberian Kewenangan Kepada Perguruan Tinggi Mengelola Tambang Akan Membebani Dunia Akademik
- Ketua DPD RI Apresiasi Kebijakan Efisiensi Presiden Prabowo pada Anggaran dan Belanja Pemerintah
- Perihal Kebijakan Opsen Pajak Dalam UU HKPD, Senator DPD RI Lia Istifhama: Prioritaskan Fungsi Ekologi
- Senator Dedi Batubara Hadiri Dialog Publik Kelompok Cipayung Plus Sumut Terkait 100 Hari Kabinet Prabowo